DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Didi Tarsidi: Counseling, Blindness and Inclusive Education: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS, PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DAN/ATAU PEMBELAJARAN LAYANAN KHUSUS PADA PENDIDIKAN TINGGI
  • HOME


  • Guestbook -- Buku Tamu



    Anda adalah pengunjung ke

    Silakan isi Buku Tamu Saya. Terima kasih banyak.
  • Lihat Buku Tamu


  • Comment

    Jika anda ingin meninggalkan pesan atau komentar,
    atau ingin mengajukan pertanyaan yang memerlukan respon saya,
    silakan klik
  • Komentar dan Pertanyaan Anda




  • Contents

    Untuk menampilkan daftar lengkap isi blog ini, silakan klik
  • Contents -- Daftar Isi




  • Izin

    Anda boleh mengutip artikel-artikel di blog ini asalkan anda mencantumkan nama penulisnya dan alamat blog ini sebagai sumber referensi.


    05 September 2014

    PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS, PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DAN/ATAU PEMBELAJARAN LAYANAN KHUSUS PADA PENDIDIKAN TINGGI



    (Untuk format PDF, silakan unduh Permendikbud46-2014DiksusDikti.pdf)

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; -2 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS, PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DAN/ATAU PEMBELAJARAN LAYANAN KHUSUS PADA PENDIDIKAN TINGGI.

    BAB I KETENTUAN UMUM

    Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan khusus pada pendidikan tinggi adalah pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang mengalami hambatan fisik, emosi, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 2. Pendidikan layanan khusus pada pendidikan tinggi adalah pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa yang mengalami bencana alam atau bencana sosial, dan mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi. 3. Pembelajaran layanan khusus pada pendidikan tinggi adalah pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa yang mengalami bencana alam atau bencana sosial, dan mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi. 4. Disabilitas adalah kondisi ketunaan yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknikteknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kegiatan di masyarakat atas dasar kesetaraan. 5. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 6. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. -3 7. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian. 9. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

    BAB II TUJUAN

    Pasal 2 (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus pada pendidikan tinggi bertujuan: a. memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan tinggi; b. memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan tinggi; c. menyediakan akses dan perlakuan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan disabilitasnya dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya di perguruan tinggi sehingga mereka dapat mencapai kinerja dan prestasi secara optimal; d. menyediakan perlakuan khusus bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam mengikuti kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki; (2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada pendidikan tinggi bertujuan menyediakan akses dan kemudahan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa yang mengalami bencana alam atau bencana sosial, dan mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

    BAB III PENDIDIKAN KHUSUS

    Pasal 3 (1) Mahasiswa penyandang disabilitas antara lain mencakup mahasiswa tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan gangguan spektrum autis (autistic spectrum disorders). (2) Mahasiswa cerdas istimewa adalah mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik dan/atau potensi intelektual jauh di atas rata-rata. (3) Mahasiswa cerdas istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan penilaian tim ahli yang dibentuk oleh masingmasing perguruan tinggi. (4) Mahasiswa berbakat istimewa adalah mahasiswa yang menunjukkan kinerja dan/atau prestasi yang luar biasa pada bidang keahlian tertentu. (5) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain bidang seni dan olah raga. -4 (6) Mahasiswa berbakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan penilaian tim ahli yang dibentuk oleh masing-masing perguruan tinggi

    Pasal 4 (1) Pendidikan khusus dilaksanakan secara inklusif. (2) Pendidikan khusus dilaksanakan secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik masing-masing perguruan tinggi

    Pasal 5 (1) Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a. lift pada gedung berlantai dua atau lebih; b. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; c. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; d. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; e. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; f. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda; g. media dan sumber belajar khusus, antara lain: 1. buku-buku Braille; 2. buku bicara (talking book); 3. komputer bicara, pemindai (scanner) dan mesin cetak Braille; 4. berbagai materi perkuliahan atau bahan bacaan yang berbentuk elektronik; 5. perpustakaan yang mudah diakses; atau 6. informasi visual dan layanan informasi berbasis laman (web) yang memenuhi standar aksesibilitas laman (web)

    Pasal 6 (1) Perguruan tinggi dalam seleksi mahasiswa baru tidak diskriminatif terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas. (2) Perguruan tinggi dalam seleksi mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyediakan cara dan/atau alat khusus. (3) Cara dan/alat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa: a. penyediaan informasi berbasis laman dalam jaringan (online) yang memenuhi standar aksesibilitas; b. penyediaan naskah soal dalam tulisan Braille; -5 c. penyediaan tenaga pendamping dan/atau pembaca naskah soal [reader); d. penyajian naskah soal dalam bentuk elektronik yang dioperasikan dan dikerjakan melalui komputer bicara; e. penambahan waktu ujian bagi tunanetra yang mengikuti ujian dengan menggunakan naskah soal Braille atau dibacakan oleh tenaga pendamping dari panitia seleksi.

    Pasal 7 (1) Perguruan tinggi memfasilitasi dosen untuk memahami, menguasai, dan menerapkan teknik pembelajaran bagi mahasiswa penyandang disabilitas (2) Perguruan tinggi memfasilitasi tenaga kependidikan untuk memahami, menguasai, dan menerapkan teknik pelayanan administrasi dan akademik bagi mahasiswa penyandang disabilitas. (3) Teknik pembelajaran, pelayanan administrasi dan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam pedoman akademik di perguruan tinggi

    Pasal 8 (1) Perguruan tinggi menyediakan cara dan/atau alat khusus dalam pelaksanaan evaluasi belajar bagi mahasiswa penyandang disabilitas. (2) Cara dan/atau alat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a. penyajian naskah soal dalam tulisan Braille; b. pembacaan soal-soal ujian oleh tenaga pendamping di perguruan tinggi; c. penyajian soal ujian dalam bentuk elektronik, yang dioperasikan dan dikerjakan melalui komputer bicara; atau d. penyediaan bentuk evaluasi alternatif yang setara, (3) Cara dan/atau alat khusus evaluasi bagi mahasiswa penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dalam pedoman akademik di perguruan tinggi.

    Pasal 9 (1) Kementerian menyediakan afirmasi pendanaan bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan khusus. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perluasan dan peningkatan mutu pelaksanaan pendidikan khusus.

    Pasal 10 (1) Perguruan tinggi menyediakan fungsi Layanan Disabilitas untuk mengoptimalkan upaya pelayanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. (2) Fungsi Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi layanan pendidikan khusus. -6

    BAB IV PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DAN/ATAU PEMBELAJARAN KHUSUS

    Pasal 11 (1) Perguruan tinggi dapat menetapkan kebijakan khusus dalam sistem penerimaan mahasiswa baru bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal serta mahasiswa yang mengalami bencana alam atau bencana sosial, dan mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi. (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. penyediaan kuota khusus; b. penyelenggaraan ujian seleksi di daerah setempat; atau c. cara lain yang efektif dapat ditempuh oleh masing-masing perguruan tinggi.

    Pasal 12 (1) Pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dapat berupa: a. penyediaan layanan pendampingan; b. penyediaan asrama untuk tahun pertama; atau c. cara lain yang efektif dapat dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi. (2) Pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus bagi mahasiswa yang mengalami bencana alam atau bencana sosial dapat berupa: a. penambahan masa studi sebagai pengganti waktu studi yang hilang akibat bencana alam atau bencana sosial; b. mahasiswa diikutkan belajar di perguruan tinggi terdekat dan/atau yang mudah diakses (foster university) selama atau akibat bencana alam atau bencana sosial; atau c. cara lain yang efektif dapat dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi.

    Pasal 13 (1) Perguruan tinggi menyediakan kuota dan/atau prioritas bantuan pendidikan (beasiswa) bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal serta mahasiswa yang mengalami bencana alam atau bencana sosial, dan mahasiswa yang tidak mampu dari segi ekonomi. (2) Kementerian menyediakan afirmasi pendanaan bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan atau pembelajaran layanan khusus. (3) Afirmasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk perluasan dan peningkatan mutu pelaksanaan pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus. -7

    BAB V KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014

    MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
    REPUBLIK INDONESIA,
    TTD.
    MOHAMMAD NUH


    Diundangkan di Jakarta
    pada tanggal 12 Juni 2014


    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
    REPUBLIK INDONESIA,
    TTD.
    AMIR SYAMSUDIN


    BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 787


    Salinan sesuai dengan aslinya.

    Kepala Biro Hukum dan Organisasi
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
    Ani Nurdiani Azizah T
    NIP 195812011986032001

    Labels:

    Links to this post:

    Create a Link

    << Home

    :)

    Anda ingin mencari artikel lain? Silakan isi formulir pencarian di bawah ini. :)
    Google
  • Kembali ke DAFTAR ISI