Didi Tarsidi: Counseling, Blindness and Inclusive Education

Layar iPhone Anda Mati?

Anda seorang tunanetra pengguna iPhone?
Ada beberapa teman tunanetra yang menghubungi saya untuk mengeluhkan bahwa layar iPhone-nya mati. Suara VoiceOver-nya aktif, gesture (gerakan jari)-nya berfungsi, tapi layarnya gelap sehingga orang awas tidak dapat melihat tampilannya.
Bahkan ada seorang teman yang membawanya ke teknisi servis tapi dia tidak dapat mengatasinya. Teknisi itu menyarankan agar iPhone itu diinstall ulang software-nya.

Akan tetapi, ketika saya mengetuknya tiga kali dengan tiga jari, ternyata layar iPhone itu nyala lagi seperti semula.
Jadi, ternyata pemilik iPhone itu secara tidak sengaja telah melakukan gerakan “curtain on” (“tirai layar nyala”), yaitu mengetuk tiga kali dengan tiga jari.

Mengetuk tiga kali dengan tiga jari adalah gesture untuk menyalakan atau mematikan tirai layar. Dengan gesture ini, bila VoiceOver mengatakan “tirai layar nyala” (atau “curtain on”), maka layar iPhone akan gelap seolah-oleh ditutupi oleh tirai. Dan sebaliknya, bila VoiceOver mengatakan “tirai layar mati” (atau “curtain off”), maka layarnya akan terang lagi seolah-olah tirainya sudah dibuka kembali.

Gesture ini dimaksudkan untuk melindungi kerahasiaan pengguna. Dalam keadaan tirai layar nyala, VoiceOver akan membacakan tampilan pada layar, tapi orang awas tidak akan dapat membacanya. Jadi, jika anda ingin membaca pesan rahasia di tempat umum, lakukanlah gerakan ini (mengetuk tiga kali dengan tiga jari) agar orang lain tidak akan dapat turut membaca secara visual.
Bila kemudian anda ingin menyalakan kembali layar iPhone itu, lakukan lagi gerakan tadi.

Untuk menyimak tutorial ini di Youtube, silakan kunjungi tautan berikut: Layar iPhone Anda Mati?

Untuk membaca daftar lengkap gerakan jari (gesture) guna mengoperasikan iPhone dengan VoiceOver, silakan kunjungi tautan berikut: Daftar Gesture (Gerakan Jari) untuk Mengoperasikan iPhone dengan VoiceOver

Untuk menyimak Demo Pengoperasian iPhone bagi Tunanetra, silakan kunjungi tautan berikut: Demo Pengoperasian iPhone bagi Tunanetra

Labels: Accessibility

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

DR. Didi Tarsidi, M.Pd. School of Postgraduates UPI
Disajikan pada
International Conference on Sustainability Development Goals for Persons with Disabilities
Yogyakarta, Indonesia, 23-25 November 2018

Pendahuluan

Para penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama seperti semua orang lain. Namun demikian, karena sejumlah alasan tertentu mereka sering menghadapi hambatan sosial, hukum dan praktik dalam menuntut hak asasinya atas dasar kesamaan hak dengan orang lain. Keadaan seperti ini biasanya disebabkan mispersepsi dan sikap negatif terhadap disabilitas.

Para penyandang disabilitas telah lama berjuang agar hak asasi manusia mereka diakui secara resmi dalam hukum hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka telah menjadi lebih bersemangat ketika pada tahun 2006 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD), konvensi pertama yang secara khusus mengatur hak asasi manusia penyandang disabilitas. Namun, konvensi ini tidak menciptakan hak-hak baru atau khusus bagi penyandang disabilitas, ini hanya berusaha membuat hak-hak mereka “tampak lebih nyata".

CRPD diratifikasi di Indonesia pada tahun 2011 dengan UU No. 19/2011. Setelah itu, undang-undang baru, UU No. 8/2016 tentang Penyandang disabilitas (selanjutnya disebut sebagai UPD2016) ditetapkan pada tahun 2016. Isi undang-undang ini sejalan dengan CRPD PBB, dan menggantikan UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

UPD2016 menekankan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dalam 22 bidang termasuk hak yang paling diperjuangkan, yaitu aksesibilitas, pendidikan, dan pekerjaan, yang akan menjadi fokus diskusi saya.

Pemenuhan Hak Aksesibilitas

Hak untuk aksesibilitas diatur dalam pasal 9 CRPD dan dalam pasal 18 dan artikel terkait lainnya pada UPD2016.
CRPD menetapkan bahwa, untuk memungkinkan para penyandang disabilitas hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan agar para penyandang disabilitas dapat mengakses lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, dan fasilitas dan layanan lain yang terbuka atau disediakan untuk umum, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Langkah-langkah ini, yang harus mencakup identifikasi dan penghapusan rintangan dan hambatan untuk aksesibilitas, hendaknya berlaku, antara lain, untuk:
(a) Bangunan, jalan, transportasi dan fasilitas dalam ruangan dan luar ruangan lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja;
(b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan darurat.

Aksesibilitas Lingkungan Fisik

Mengenai aksesibilitas lingkungan fisik, Indonesia memiliki Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 / PRT / M / 2006 tentang Pedoman Teknis untuk Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan dan Lingkungan. Peraturan ini telah diberlakukan sejak tahun 2006 tetapi implementasinya di masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Namun, sangat menggembirakan bahwa beberapa aspek bangunan dan lingkungan di beberapa kota besar telah dibuat aksesibel; misalnya pemasangan landaian (ramp) dan jalur pemandu, tanda-tanda audio dan taktual untuk kepentingan pengguna kursi roda dan orang-orang tunanetra. Diharapkan bahwa pemberlakuan UPD2016 akan lebih mendorong pemasangan fitur aksesibilitas di gedung-gedung publik dan lingkungan fisik di Indonesia yang akan menguntungkan semua orang dengan berbagai kategori disabilitas.

Aksesibilitas Transportasi Publik

Ketentuan tentang hak penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas angkutan umum tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.
Peraturan tersebut antara lain mengatur bahwa aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus sekurang-kurangnya mencakup:
a. alat bantu untuk naik dan turun kendaraan;
b. pintu yang aman dan mudah diakses;
c. informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses;
d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses;
e. tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
f. penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman.

Seperti yang dapat diduga, fasilitas-fasilitas ini belum sepenuhnya tersedia dan bahkan sangat jarang ditemukan di fasilitas layanan transportasi umum karena memang peraturan ini baru berusia satu tahun. Pasal 8 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa penyediaan aksesibilitas untuk penumpang dengan kebutuhan khusus harus tersedia secara bertahap. Namun, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa perhatian khusus telah mulai diberikan kepada para penyandang disabilitas. Sebagai contoh, pemerintah kota Bandung telah menyediakan beberapa unit bus yang dirancang khusus untuk penumpang berkursi roda.
Mungkin sebagian berkat UPD2016 DAN peraturan menteri DI ATAS, dan sebagian lagi karena upaya-upaya advokasi YANG dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas, kini telah ada peningkatan yang signifikan dalam layanan penerbangan bagi para penumpang penyandang disabilitas. Hingga beberapa tahun yang lalu, sering terjadi penolakan oleh maskapai penerbangan terhadap penumpang penyandang disabilitas. Sekarang di sejumlah bandara sudah tersedia meja layanan khusus untuk penumpang penyandang disabilitas, dan beberapa maskapai bahkan menyediakan LEMBAR INFORMASI DALAM Braille.

Aksesibilitas Informasi dan Komunikasi

UPD2016 menegaskan bahwa para penyandang disabilitas memiliki hak atas informasi dalam format yang aksesibel tentang berbagai layanan publik yang tersedia untuk semua warga negara lainnya. Wujud aksesibilitas tersebut seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing kategori disabilitas, dapat berupa tulisan Braille, audio, cetak besar, informasi elektronik, bahasa isyarat, bahasa yang disederhanakan, atau komunikasi augmentatif.
Sejauh ini, penyediaan informasi dalam format aksesibel tersebut tampaknya masih menjadi tugas khusus lembaga-lembaga pelayanan bagi penyandang disabilitas. Jika tidak tersedia, informasi itu dapat diakses dengan bantuan teknologi asistif seperti komputer dan smartphone yang dilengkapi dengan software pembaca layar bersuara yang dapat diperoleh oleh para penyandang disabilitas yang mampu membelinya di pasar terbuka. Sayangnya mereka yang cukup beruntung seperti ini persentasenya masih sangat kecil terutama diakibatkan oleh hambatan ekonomi. Pemerintah di sejumlah negara memiliki skema khusus untuk membantu para penyandang disabilitas mendapatkan teknologi asistif semacam itu.

Pemenuhan Hak Pendidikan

Hak pendidikan para penyandang disabilitas ditegaskan dalam pasal 24 CRPD dan dalam pasal 40-43 UPD2016.
Dalam UPD2016, hak atas pendidikan mencakup hak untuk memperoleh pendidikan di sekolah khusus ataupun di sekolah umum dengan layanan pendidikan inklusif. Demi keberhasilan pendidikannya, penyandang disabilitas berhak mendapatkan keterampilan kompensatorik yang sesuai dengan kebutuhan khususnya, dan mereka juga berhak memperoleh akomodasi yang layak.
Contoh keterampilan kompensatorik adalah keterampilan menulis Braille dan keterampilan orientasi dan mobilitas bagi tunanetra, dan keterampilan bahasa isyarat bagi tunarungu.
Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Penyediaan layanan pendidikan bagi para penyandang disabilitas oleh pemerintah Indonesia telah dilakukan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, ketika Undang-Undang Pendidikan pertama dikeluarkan pada tahun 1952. Undang-Undang Pendidikan tersebut menetapkan bahwa layanan pendidikan khusus diselenggarakan bagi para penyandang disabilitas. Pemberlakuan undang-undang tersebut telah mendorong pendirian sejumlah sekolah khusus baru bagi anak-anak penyandang disabilitas dari berbagai kategori disabilitas.

Pada akhir tahun 1970-an pendidikan terpadu mulai dikembangkan, dan menjelang akhir 1990-an pengembangan pendidikan inklusif dimulai. Saat ini, pelaksanaan pendidikan inklusif di pendidikan dasar dan menengah didasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Data statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017 menunjukkan bahwa terdapat 2070 sekolah khusus di Indonesia dengan 121.244 siswa. Selain itu, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sekitar 500 ribu anak dengan kebutuhan khusus bersekolah di sekolah umum dengan layanan pendidikan inklusif. Meskipun angka partisipasi sekolah anak-anak berkebutuhan khusus itu meningkat secara signifikan, namun UNICEF Indonesia mengatakan bahwa 67 persen anak usia sekolah dengan disabilitas belum terjangkau oleh layanan pendidikan formal.

Di pihak lain, layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di pendidikan tinggi didasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Lebih jauh, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, juga telah menerbitkan Panduan untuk Layanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Universitas. Menurut artikel berita di halaman Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (belmawa.ristekdikti.go.id, 09/05/2018), saat ini lebih dari 70 universitas di Indonesia telah menerima mahasiswa penyandang disabilitas. Lebih dari 400 mahasiswa dengan berbagai kategori disabilitas terdaftar berkuliah di berbagai disiplin ilmu.

Pemenuhan Hak Bekerja dan Pekerjaan

Hak untuk bekerja dan pekerjaan tercantum dalam Pasal 27 dari CRPD dan dalam Pasal 11 dan pasal-pasal terkait lainnya dari UPD2016. Pasal-pasal ini menegaskan pengakuan akan hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, yang mencakup hak atas kesempatan untuk bekerja wiraswasta atau diterima di pasar kerja terbuka dalam lingkungan kerja yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.
UPD2016 juga menetapkan kuota sekurang-kurangnya dua persen pekerjaan di lembaga pemerintah dan perusahaan milik negara, dan sekurang-kurangnya satu persen pekerjaan di perusahaan suasta, bagi pekerja dengan disabilitas.

Menurut Demographic Institute, Universitas Indonesia (2014), penyandang disabilitas cenderung memilih berwirasuasta, meskipun mereka melaporkan mengalami kesulitan memperoleh akses ke kredit agar dapat membangun bisnisnya. Sejumlah penyandang disabilitas melaporkan keberhasilan mendapatkan pekerjaan tetapi mendapati bahwa peraturan perundang-undangan dan program-program yang ada tidak begitu membantu. Tidak ada upaya-upaya yang sistematik untuk membuat program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah itu efektif atau untuk menegakkan peraturan perundang-undangan tentang disabilitas dan penempatan kerja penyandang disabilitas. Banyak orang yang merasa kurang mendapat pelatihan, pendidikan, dan akses.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Institute for Economic and Social Research, Universitas Indonesia (2017), menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam angkatan kerja perburuhan jauh lebih rendah daripada mereka yang non-disabilitas. Ini merupakan indikasi tingkat putus asa yang lebih tinggi di kalangan para penyandang disabilitas untuk mau terlibat dalam angkatan perburuhan. Sehubungan dengan ini, terdapat tingkat yang lebih tinggi di kalamgan penyandang disabilitas untuk lebih memilih kegiatan lain (bukan rumah tangga dan bukan sekolah) daripada bekerja. Dengan memperhitungkan sektor dan status pekerjaan, para penyandang disabilitas cenderung memilih status pekerjaan informal dan masuk ke dalam angkatan kerja berikut: sektor pertanian, pekerja mandiri, pekerjaan berbasis rumahan, daerah pedesaan, dan pencarian kerja informal. Dalam hal fasilitas kerja dan tunjangan jabatan, penyandang disabilitas cenderung mendapatkan fasilitas yang kurang memadai dan tunjangan yang lebih rendah.

Sesungguhnya sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Antara lain adalah sebagai berikut:
 Menyelenggarakan job fair dan expo produk-produk karya penyandang disabilitas;
 Menganugerahkan tanda penghargaan kepada perusahaan yang banyak mempekerjakan penyandang disabilitas;
 Menyelenggarakan pelatihan entrepreneurship bagi penyandang disabilitas;
 Memfasilitasi perusahaan yang hendak merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas;
 Mengalokasikan kuota bagi penyandang disabilitas dalam perekrutan CPNS (meskipun kuotanya belum mencapai dua persen sebagaimana diamanatkan oleh UPD2016).

Kesimpulan

Kita dapat menyimpulkan bahwa, dalam hal legislasi, hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia sudah dijamin dengan baik. Selain LPD2016, terdapat juga berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mendukung penguatan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara. Yang memerlukan lebih banyak perhatian dan upaya yang lebih serius adalah implementasi peraturan perundang-undangan tersebut agar hak-hak itu terpenuhi. Jenis-jenis upayanya juga sudah beragam, baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun oleh organisasi masyarakat. Jelas yang perlu ditingkatkan adalah frekuensi upaya-upaya tersebut dan ruang lingkup sasarannya sehingga menjangkau lebih banyak orang, baik penyandang disabilitas maupun non-disabilitas, sehingga lebih banyak hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Untuk mencapai tujuan ini, juga sangat penting untuk memberikan pelatihan kesadaran hak penyandang disabilitas kepada publik.

Referensi

Adioetomo, Daniel Mont and Irwanto (Demographic Institute, University of Indonesia). 2014. Persons with Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2017. Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi. belmawa.ristekdikti.go: http://belmawa.ristekdikti.go.id/2017/12/29/panduan-layanan-mahasiswa-disabilitas-di-perguruan-tinggi/ (retrieved 4 November 2018).
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2018. Pentingnya Keberpihakan Perguruan Tinggi Kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus. belmawa.ristekdikti.go: http://belmawa.ristekdikti.go.id/2018/05/09/pentingnya-keberpihakan-perguruan-tinggi-kepada-mahasiswa-berkebutuhan-khusus/ (retrieved 10 November 2018).
Institute for Economic and Social Research, Faculty of Economics and Business – University of Indonesia. 2014. Mapping Persons with Disabilities (PwD) in Indonesia Labor Market. Jakarta: International Labour Organization.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) 2016/2017. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2016 tentang Penyandang Disabilitas.
UNICEF Indonesia. 2017. Education and Youth: Challenges. https://www.unicef.org/indonesia/education.html (retrieved 7 November 2018).
United Nations (13 December 2006). Resolution 61/106. Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Labels: Disability

Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia

DR. Didi Tarsidi School of Postgraduates UPI

Presented at
International Conference on Sustainability Development Goals for Persons with Disabilities
Yogyakarta, Indonesia, 23-25 November 2018

Introduction

People with disabilities have the same rights as everyone else. However, for a number of reasons they often face social, legal, and practical barriers in claiming their human rights on an equal basis with others. This situation is commonly due to misperceptions and negative attitudes toward disability.
Persons with disabilities have long fought to have their human rights formally recognized in human rights law. Therefore, they have become in higher spirit when in 2006 the United Nations General Assembly adopted the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), the first convention that specifically addresses the human rights of people with disabilities. It is to be noted that this convention does not create new or special rights for people with disabilities, it is only trying to make the rights more “tangible”.

CRPD was ratified in Indonesia in 2011 by the Law No. 19/2011. Following this, a new law, Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities (henceforth referred to as LPD2016), was adopted in 2016. The contents of this law are in line with the UN CRPD, and is to replace the Disability Act 1997.
The LPD2016 emphasizes to respect, protect, and fulfill rights in 22 areas including the rights most struggled for, i.e. accessibility, education, and employment, which my discussion will focus on.

The fulfillment of the Right to Accessibility

The right to accessibility is stipulated in article 9 of the CRPD and in article 18 and other related articles of the LPD2016.
CRPD stipulates that, to enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas.

These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, among other things,
(a) Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor facilities, including schools, housing, medical facilities and workplaces;
(b) Information, communications and other services, including electronic services and emergency services.

Accessibility of the Physical environment

Regarding the accessibility of the physical environment, Indonesia has the Regulation OF the Minister of Public Work Number 30/PRT/M/2006 concerning Technical Guidelines for Facilities and Accessibility in Buildings and Environment. This regulation has been enacted since 2006 but its implementation in the community has not been fully realized. However, it is encouraging to see that some aspects of buildings and the environment in several major cities have been made accessible; for example the installation of ramps and guiding blocks, audio and tactile signs for the benefit of wheelchair users and people who are blind or visually impaired. It is hoped that the enactment of LPD2016 will further promote the installation of accessibility features in public buildings and physical environment in Indonesia that will benefit all people with different categories of disabilities.

Accessibility of Public Transportation

Stipulations regarding the rights of persons with disabilities to the accessibility of public transportation are contained in the Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia Number PM 98 of 2017 concerning Provision of Public Transportation Services for Persons with Special Needs.
The regulation, among others, stipulates that accessibility for service users with special needs at least includes:
a. aids for getting on and off the vehicles;
b. safe and easy-to-manipulate vehicle doors;
c. information about the trips in accessible formats;
d. accessible special signs / instructions in the service areas;
e. priority seating and accessible toilets; and
f. provision of assistive facilities.

As expected, these facilities are not yet fully available and are even very rarely found in public transportation service facilities because this Regulation is only one year old. Article 8 of the regulation states that the provision of accessibility for passengers with special needs shall be made available gradually. However, there are signs to show that special attention has begun to be paid to travelers with disabilities. For example, the government of Bandung city has provided several buses specifically designed for passengers in wheelchairs.
Perhaps partly because of the LPD2016 AND THE ABOVE MINISTERIAL regulation, and partly because of THE advocacy efforts MADE by organizations of persons with disabilities, there have been significant improvements in airline services for passengers with disabilities. Until a few years ago, there was frequent resistance by airlines to take prospective passengers with disabilities. Now in a number of airports there are special service desks to serve passengers with disabilities, and some airlines even provide information sheets in Braille.

Information and comunication Accessibility

LPD2016 stipulates that persons with disabilities have the right to information in accessible formats about various public services that are available to all other citizens. The accessible formats can be Braille, audio, large print, electronic information, sign language, simplified language, or augmentative communication.
So far, the provision of information in accessible formats still seems to be an exclusive task of institutions specifically for people with disabilities. Otherwise, the information can be accessed through assistive technology including computers and smartphones with speech screen readers that can be obtained by people with disabilities who can afford them on the open market although only a small percentage of these people who are lucky enough to have this privilege. Governments in a number of countries have a special scheme to help persons with disabilities to obtain such assistive technology.

The fulfillment of the Rights to Education

The right to education for persons with disabilities is stipulated in article 24 of the CRPD and in article 40-43 of the LPD2016.
In LPD2016, the right to education includes the right to education in a special school or a general school wih inclusive education services. For the sake of the success of their education, persons with disabilities have the right to obtain compensatory skills that are in accordance with their special needs, and they are entitled to be provided with reasonable accommodations.
Compensatory skills include, among others, Braille skills and orientation and mobility skills for the blind and sign language skills for the deaf.
Reasonable accommodation means necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms.
Education services for persons with disabilities by the Indonesian government has been provided since the beginning of the Republic of Indonesia's independence, when the first Education Act was issued in 1952. The Education Act stipulates that special education services shall be provided for persons with disabilities. The enactment of the law has encouraged the establishment of a number of new special schools for children with different categories of disabilities.

In the late 1970s integrated education began to be developed, and towards the end of the 1990s the development of inclusive education was initiated. Currently, the implementation of inclusive education in primary and secondary education is based on the Minister of National Education Regulation No. 70 of 2009 on Inclusive Education for Students with Disabilities and the Gifted.

The Ministry of Education and Culture statistical data 2017 shows that there are 2070 special schools in Indonesia with 121,244 students. In addition,according to the National Socio Economic Survey (Susenas) data, around 500 thousand children with special needs attend general schools with inclusive education services. Despite the significant increase in school enrollment rate, UNICEF Indonesia says that 67 per cent of school aged children with disabilities are out of school.

On the other hand, education services for persons with disabilities in higher education is based on the Minister of Research, Technology and Higher Education Regulation Number 46 of 2017 on Special Education and Special Service Education. Furthermore, the Directorate General of Learning and Student Affairs, the Ministry of Research and Technology and Higher Education, has also published a Guide to Disability Services at Universities. According to a news article in the Directorate General of Learning and Student Affairs page (belmawa.ristekdikti.go.id, 09/05/2018), currently more than 70 universities in Indonesia have accepted students with disabilities. More than 400 students with different categories of disabilities are enrolled in various science disciplines.
The fulfillment of the Right to Work and Employment

The right to work and employment is contained in Article 27 of the CRPD and in Article 11 and other related articles of the LPD2016. They stipulate to recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others, that includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities.
The LPD2016 also stipulates a quota of at least two percent of jobs in government entities and state-owned enterprises and at least one percent of jobs in private enterprises for workers with disabilities.

According to the Demographic Institute, University of Indonesia (2014), persons with disabilities are more likely to be self-employed, even though they report difficulties in obtaining access to credit in order to establish businesses. Some people with disabilities reported success in obtaining employment but found the existing laws and programmes not very helpful. There was no systematic effort to make governmental training programmes effective or to enforce Indonesia’s laws on disability and employment. Many people experienced a lack of training, education, and access.

A study conducted by the Institute for Economic and Social Research, University of Indonesia (2017), shows that labour force participation of persons with disabilities is much lower than that of persons without disabilities. This is an indication of higher level of discouragement among persons with disabilities to be involved in the labour force. In relation to this, there is a higher rate of persons with disabilities who prefer other activities (not household and not schooling) over working. Taking job sector and status into account, persons with disabilities tend to have informal work status and avenues into the work force: agricultural sector, self-employed worker, home-based work, rural area, and informal job searches. In terms of job facilities and benefits, persons with disabilities tend to have insufficient facilities and a lower percentage of benefits/securities.

In fact, a number of efforts have been made by the Indonesian government to expand job opportunities for persons with disabilities. Among others are the followings:
 Organizing job fair and expo of products by persons with disabilities;
 Presenting awards to outstanding employers of persons with disabilities;
 Organizing entrepreneurship training for persons with disabilities;
 Offering facilitation for companies intending to recruit workers with disabilities;
 Allocating quotas for persons with disabilities in the recruitment of prospective civil servants (although the quota does not reached 2 percent as mandated by LPD2016).

Conclusion

We can conclude that, in terms of legislation, the rights of persons with disabilities in Indonesia are well guaranteed. In addition to LPD2016, there are also various other rules and regulations that support the strengthening of the rights of persons with disabilities as citizens. What needs much more attention and more serious efforts is the implementation of these laws and regulations to get the rights fulfilled. Types of The efforts are also varied, both those initiated by the government and community organizations. What needs to be increased is obviously the frequency of the efforts and the scope of the target so that they reach more people, both people with disabilities and non-disabled people, thus more rights of persons with disabilities be fulfilled. To achieve this, it is also very important to give disability-right-awareness training to the public.

References

Adioetomo, Daniel Mont and Irwanto (Demographic Institute, University of Indonesia). 2014. Persons with Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2017. Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi. belmawa.ristekdikti.go: http://belmawa.ristekdikti.go.id/2017/12/29/panduan-layanan-mahasiswa-disabilitas-di-perguruan-tinggi/ (retrieved 4 November 2018).
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2018. Pentingnya Keberpihakan Perguruan Tinggi Kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus. belmawa.ristekdikti.go: http://belmawa.ristekdikti.go.id/2018/05/09/pentingnya-keberpihakan-perguruan-tinggi-kepada-mahasiswa-berkebutuhan-khusus/ (retrieved 10 November 2018).
Institute for Economic and Social Research, Faculty of Economics and Business – University of Indonesia. 2014. Mapping Persons with Disabilities (PwD) in Indonesia Labor Market. Jakarta: International Labour Organization.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) 2016/2017. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2016 tentang Penyandang Disabilitas.
UNICEF Indonesia. 2017. Education and Youth: Challenges. https://www.unicef.org/indonesia/education.html (retrieved 7 November 2018).
United Nations (13 December 2006). Resolution 61/106. Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Labels: Disability

Bagaimana Cara Orang Tunanetra Melakukan Selfie dengan iPhone

Selfie adalah potret diri sendiri, biasanya diambil dengan smartphone yang dipegang di tangan atau menggunakan tongkat selfie (yang sering disebut “tongsis”). Selfie sering dibagikan di layanan jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dll.

Dengan iPhone, orang tunanetra pun dapat melakukan selfie Dengan bantuan aplikasi pembaca layar VoiceOver untuk menentukan ketepatan jepretannya.
Dalam tutorial ini akan ditunjukkan cara orang tunanetra melakukan selfie dan cara membagikan foto hasil selfie menggunakan iPhone.

A. Fitur-fitur Kamera

Sebelum kita memulai selfie, mari kita jelajahi fitur-fitur yang ada di Kamera, dan sekilas mengenali fungsinya.
Untuk itu, silakan buka aplikasi Kamera.

• Setelah aplikasi Kamera terbuka, dengan satu jari, silakan sentuh fitur yang ada di pojok kiri atas. VoiceOver akan berkata, “Kilas, Auto” (Flash, Automatic) (tombol).
• Usap-usap ke kanan, maka berturut-turut kita akan menemukan:
• HDR, Automatic (tombol).
• Timer, Off (tombol).
• Filters, Original (tombol).
• Jendela Bidik, Fokus dibuka (Viewfinder, Focus Unlocked) (gambar).
• Mode Kamera, Foto (Camera Mode, photo) (dapat disesuaikan. Untuk melakukan selfie, fitur ini tidak perlu diubah. Tetapi, kalau anda ingin membuat video, usap ke bawah sehingga mode kameranya menjadi Video. Tapi kita tidak akan melakukan itu kali ini.
• Penampil Foto dan Video (Photo and Video Viewer) (tombol). Kalau tombol ini diketuk dua kali, maka kita akan masuk ke tempat penyimpanan foto dan video. Tapi kita akan melakukannya nanti.
• Ambil Gambar (Take Picture) (tombol). Tombol ini untuk mengambil gambar, tapi ada cara lain yang lebih mudah yang akan saya tunjukkan di bawah. Bila mode kameranya adalah Video, tombol ini akan menjadi tombol Rekam Video (Record Video).
• Pemilih Kamera, Menghadap ke belakang (Camera chooser, Back facing) (tombol). Tombol Pemilih Camera ini adalah yang paling kanan. Secara visual, tombol ini ada di pojok kanan bawah. Back facing artinya kameranya menghadap ke belakang iPhone, yaitu ke arah depan anda. Untuk melakukan selfie, kameranya harus mengarah ke depan, yaitu ke wajah anda.

B. Langkah-langkah Melakukan Selfie

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang tunanetra untuk melakukan selfie.

1. Tuktuk (ketuk dua kali) pada tombol Pemilih Kamera agar menjadi Menghadap ke Depan (front facing), artinya kamera mengarah ke wajah anda. Ingat, tombol Camera Chooser ada di pojok kanan bawah.

2. Pegang iPhone dengan tangan kiri, jempol siap di tombol volume turun. Ulurkan tangan ke depan, layar iPhone menghadap ke wajah anda.

• VoiceOver akan mendeskripsikan posisi gambar yang ditangkapnya. Posisi terbaik adalah gambar berada di tengah-tengah. Dengarkan baik-baik deskripsi yang diucapkan oleh VoiceOver. Agar pendengaran anda lebih fokus, sebaiknya gunakan earphone. Saya biasanya menggunakan earphone pada satu telinga saja. Deskripsi itu mungkin berbunyi:
• “0 wajah (0 face)”. Ini artinya kamera tidak menangkap gambar wajah anda. Agar kamera menangkap gambar wajah anda, silakan geserkan posisi tangan anda sedikit ke kiri atau kanan, ke bawah atau ke atas.
• “1 wajah, wajah dekat tepi bawah” (face near bottom edge)”. Ini artinya kamera dapat menangkap gambar wajah anda tapi gambar itu terlalu mepet ke tepi bawah. Silakan geserkan tangan anda sedikit ke bawah agar gambar bergeser ke atas.
• “1 wajah, wajah dekat tepi kiri” (1 face, face near left edge”). Ini artinya gambar terlalu mepet ke tepi kiri. Silakan geserkan posisi tangan anda sedikit ke kiri agar gambarnya bergeser ke kanan.
• “1 wajah, wajah dekat tepi kanan” (1 face, face near right edge). Gambar terlalu mepet ke kanan. Geserkan posisi tangan anda sedikit ke kanan agar gambar bergeser ke kiri.
• “1 wajah, wajah di tengah” (1 face, face centered). Ini posisi yang paling baik: Gambar berada di tengah-tengah.
• Tentu saja apabila anda melakukan selfie bersama orang lain, pernyataan “satu wajah” itu akan berubah menjadi dua atau tiga wajah sesuai dengan jumlah wajah yang terdeteksi oleh kamera.!

3. Ketika gambar wajah anda sudah berada di tengah-tengah, langsung jepret. Tekan tombol volume dengan jempol untuk menjepret foto. Jangan lupa tersenyum sebelum menjepret.

C. Cara Membagikan Foto

Foto hasil selfie itu dapat anda bagikan kepada kontak tertentu, grup, atau kepada publik melalui aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dll. Dalam tutorial ini saya hanya akan memberi contoh cara membagikan foto melalui WhatsApp. Saya akan mengirim foto selfie saya kepada Damayanti melalui WhatsApp.
Silakan anda ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Setelah melakukan selfie, tuktuk pada tombol Penampil Foto dan Video (Video and Photo Viewer). Tombol ini terletak di pojok kiri bawah. Untuk menemukannya dengan mudah, posisikan jari anda di kanan bawah layar iPhone lalu usap-usap ke kiri. Langsung tuktuk ketika VoiceOver mengatakan, “Penampil Foto dan Video” (Photo and video Viewer).
2. Kini anda berada di halaman utama Penampil Foto dan Video. Berikut ini adalah gambaran tata letak halaman ini:

• Di pojok kiri atas ada tombol Kembali yang akan membawa anda kembali ke halaman utama Kamera.
• Di pojok kanan atas ada tombol Semua Foto (All Photos).
• Di pojok kiri bawah ada tombol Bagikan (Share).
• Di pojok kanan bawah ada tombol Hapus (Delete), yang bila dituktuk akan menghapus foto terpilih.
• Dan di antara tombol-tombol tersebut ada semua foto yang pernah anda simpan.

3. Posisikan telunjuk anda di pojok kiri atas layar lalu usap ke kanan. Item pertama yang akan anda temukan adalah judul Hari Ini dengan keterangan waktu kapan anda terakhir melakukan selfie. Misalnya, hari ini saya melakukan selfie pada jam 9.57, maka VoiceOver akan berkata, “Hari ini (Today), 09.57”.

4. Usap-usap terus ke kanan sampai menemukan tombol Bagikan (Share), lalu tuktuk tombol Bagikan itu, maka berbagai pilihan aplikasi akan muncul.

5. Usap-usap lagi ke kanan sampai menemukan WhatsApp.
6. Tuktuk WhatsApp.

7. Usap-usap ke kanan untuk mencari kontak atau grup yang ingin anda kirimi foto. Gunakan fitur pencarian kalau ingin lebih cepat.

8. Tuktuk kontak atau grup yang akan anda kirimi foto itu, sehingga VoiceOver akan berkata, misalnya, “Dipilih, Damayanti”.

9. Sentuh tombol Berikutnya (Next) yang ada di pojok kanan, lalu tuktuk. (Mengetuk boleh di sembarang tempat).

10. Di tempat tombol Berikutnya tadi, sekarang ada nama kontak penerima (Damayanti), dan bila anda usap ke kiri dengan satu jari, anda akan mendengar VoiceOver berkata, “Bidang teks keterangan. Tambah keterangan”. Tuktuk bidang teks itu kalau anda ingin menambahkan keterangan tentang foto yang akan dikirim itu, misalnya, Di rumah Nenek.

11. Di atas huruf P ada tombol Kirim (Send). Silakan sentuh tombol Kirim itu lalu tuktuk di sembarang tempat, maka foto itu akan terkirim.

12. Setelah foto terkirim, kini anda akan dibawa kembali ke halaman Penampil Foto dan Video. Tuktuklah tombol Kembali yang ada di pojok kiri atas kalau anda ingin kembali ke halaman utama kamera untuk melakukan selfie lagi.

Untuk mendengarkan versi audio, silakan kunjungi tautan berikut: Youtube Video: Bagaimana Cara Orang Tunanetra Melakukan Selfie dengan iPhone

Labels: Accessibility

Permen Ristek-Dikti 46/2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bagi mahasiswa di perguruan tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No.926Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Khusus adalah layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi.

2. Pendidikan Layanan Khusus adalah pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

3. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bertujuan:
a. memperluas akses pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
b. meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan
c. menghargai keberagaman dan kesetaraan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bertujuan memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan layanan khusus.
BAB III
PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 3

(1) Pendidikan Khusus diselenggarakan untuk mahasiswa yang memiliki:
a. tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial; dan/atau
b. potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
a. tunanetra;
b. tunarungu;
c. tunadaksa;
d. tunagrahita;
e. gangguan komunikasi;
f. lamban belajar;
g. kesulitan belajar spesifik;
h. gangguan spektrum autis; dan
i. gangguan perhatian dan hiperaktif.

Pasal 4

(1) Pendidikan Khusus dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusi.

(2) Pendidikan inklusi merupakan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa lain.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program tertentu bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

(4) Penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 5

(1) Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perguruan tinggi harus memberikan kesempatan yang sama kepada calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

(2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan khusus calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

(4) Selain seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru yang diikuti oleh calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

(5) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk afirmasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 7

Pemimpin perguruan tinggi memfasilitasi:
a. terbentuknya budaya inklusif di kampus; dan
b. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

Pasal 8

(1) Perguruan tinggi memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus tanpa mengurangi mutu hasil pembelajaran.

(2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyesuaian:
a. materi;
b. alat/media;
c. proses pembelajaran; dan/atau
d. penilaian.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berupa:
a. penyajian naskah soal dalam tulisan braille bagi tunanetra;
b. pembacaan soal ujian oleh tenaga pendamping bagi tunanetra;
c. penyediaan tenaga pendamping penerjemah bagi tunarungu terutama untuk ujian lisan;
d. penyajian soal ujian dalam bentuk elektronik melalui komputer bicara bagi tunanetra;
e. penyediaan bentuk penilaian alternatif yang setara; atau
f. penambahan waktu ujian.

(4) Pedoman mengenai pembelajaran dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1) Perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pelaksanaan Pendidikan Khusus.

(2) Kementerian memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Khusus di perguruan tinggi.

(3) Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. sarana dan prasarana;
b. beasiswa;
c. pengembangan model layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan/atau
d. pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 10

(1) Perguruan tinggi dapat membentuk unit layanan berkebutuhan khusus sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

(2) Unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang berada dan bertanggung jawab pada pemimpin perguruan tinggi.

(3) Unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berfungsi:
a. meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dalam menangani Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyesuaian yang layak bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
d. menyediakan layanan konseling kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
e. melakukan deteksi dan asesmen bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
f. memberikan sosialisasi pemahaman kebutuhan khusus dan sistem pendidikan inklusi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
g. meningkatkan budaya inklusif di perguruan tinggi.

Pasal 11

(1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kependidikan wajib memasukkan materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi dalam kurikulum.

(2) Ketentuan mengenai materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

BAB IV
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Pasal 12

(1) Perguruan tinggi dapat menetapkan kebijakan khusus penerimaan mahasiswa baru dalam penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.
(2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa program afirmasi.

Pasal 13

(1) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dapat dilakukan dalam bentuk:
a. penyediaan layanan pendampingan;
b. penyediaan asrama; dan/atau
c. penyediaan beasiswa;

(2) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang mengalami bencana alam dan bencana sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. penambahan masa studi sebagai pengganti waktu studi yang hilang;
b. mahasiswa diikutkan belajar di perguruan tinggi terdekat yang mudah diakses selama atau akibat bencana alam dan bencana sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 787), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juli 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Naskah asli Peraturan ini (dalam format PDF) dapat diunduh dari tautan berikut:
http://www.peraturan.go.id/search/download/11e771aa6aa490ce938e303933303430.html

Labels: Pendidikan Inklusif

Permen Ristek-Dikti 46/2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bagi mahasiswa di perguruan tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No.926Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Khusus adalah layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi.

2. Pendidikan Layanan Khusus adalah pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

3. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bertujuan:
a. memperluas akses pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
b. meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan
c. menghargai keberagaman dan kesetaraan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bertujuan memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan layanan khusus.
BAB III
PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 3

(1) Pendidikan Khusus diselenggarakan untuk mahasiswa yang memiliki:
a. tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial; dan/atau
b. potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
a. tunanetra;
b. tunarungu;
c. tunadaksa;
d. tunagrahita;
e. gangguan komunikasi;
f. lamban belajar;
g. kesulitan belajar spesifik;
h. gangguan spektrum autis; dan
i. gangguan perhatian dan hiperaktif.

Pasal 4

(1) Pendidikan Khusus dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusi.

(2) Pendidikan inklusi merupakan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa lain.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program tertentu bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

(4) Penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 5

(1) Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perguruan tinggi harus memberikan kesempatan yang sama kepada calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

(2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan khusus calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

(4) Selain seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru yang diikuti oleh calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

(5) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk afirmasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 7

Pemimpin perguruan tinggi memfasilitasi:
a. terbentuknya budaya inklusif di kampus; dan
b. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

Pasal 8

(1) Perguruan tinggi memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus tanpa mengurangi mutu hasil pembelajaran.

(2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyesuaian:
a. materi;
b. alat/media;
c. proses pembelajaran; dan/atau
d. penilaian.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berupa:
a. penyajian naskah soal dalam tulisan braille bagi tunanetra;
b. pembacaan soal ujian oleh tenaga pendamping bagi tunanetra;
c. penyediaan tenaga pendamping penerjemah bagi tunarungu terutama untuk ujian lisan;
d. penyajian soal ujian dalam bentuk elektronik melalui komputer bicara bagi tunanetra;
e. penyediaan bentuk penilaian alternatif yang setara; atau
f. penambahan waktu ujian.

(4) Pedoman mengenai pembelajaran dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1) Perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pelaksanaan Pendidikan Khusus.

(2) Kementerian memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Khusus di perguruan tinggi.

(3) Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. sarana dan prasarana;
b. beasiswa;
c. pengembangan model layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan/atau
d. pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 10

(1) Perguruan tinggi dapat membentuk unit layanan berkebutuhan khusus sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

(2) Unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang berada dan bertanggung jawab pada pemimpin perguruan tinggi.

(3) Unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berfungsi:
a. meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dalam menangani Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyesuaian yang layak bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
d. menyediakan layanan konseling kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
e. melakukan deteksi dan asesmen bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
f. memberikan sosialisasi pemahaman kebutuhan khusus dan sistem pendidikan inklusi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
g. meningkatkan budaya inklusif di perguruan tinggi.

Pasal 11

(1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kependidikan wajib memasukkan materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi dalam kurikulum.

(2) Ketentuan mengenai materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

BAB IV
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Pasal 12

(1) Perguruan tinggi dapat menetapkan kebijakan khusus penerimaan mahasiswa baru dalam penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.
(2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa program afirmasi.

Pasal 13

(1) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dapat dilakukan dalam bentuk:
a. penyediaan layanan pendampingan;
b. penyediaan asrama; dan/atau
c. penyediaan beasiswa;

(2) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang mengalami bencana alam dan bencana sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. penambahan masa studi sebagai pengganti waktu studi yang hilang;
b. mahasiswa diikutkan belajar di perguruan tinggi terdekat yang mudah diakses selama atau akibat bencana alam dan bencana sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 787), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juli 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Naskah asli Peraturan ini (dalam format PDF) dapat diunduh dari tautan berikut:
http://www.peraturan.go.id/search/download/11e771aa6aa490ce938e303933303430.html

Labels: Pendidikan Inklusif

Menggunakan Aplikasi Scanner dengan Scanbox Buatan Sendiri

Seperti mungkin sudah anda ketahui, dengan scanner dan komputer yang dilengkapi software pembaca layar (seperti JAWS), orang tunanetra dapat membaca tulisan cetak biasa tanpa bantuan orang awas. Namun tentu saja proses scanning ini hanya dapat dilakukan di rumah atau di kantor. Tetapi dengan ponsel pintar yang dilengkapi dengan aplikasi scanner, kini orang tunanetra juga dapat melakukan scanning di mana pun mereka berada, sehingga mereka dapat langsung membaca handout yang diterimanya.
Ada beberapa aplikasi scanner yang dapat digunakan dengan ponsel iOS ataupun Android, antara lain Prizmo, Prizmo Go, dan KNFB reader. Saya lebih merekomendasikan Prizmo Go.
Untuk menggunakan Prizmo Go dengan iPhone, letakkan bahan bacaan sekitar 30-40 cm di belakang kamera lalu klik tombol Take Picture pada aplikasi Prizmo Go.
Agar hasil scanning-nya lebih akurat, anda dapat menggunakan Scanbox atau Scanstand untuk membokuskan kamera terhadap objek bacaan itu.
Di sini saya akan mendeskripsikan Scanbox dan bagaimana anda dapat membuat sendiri Scanbox tiruan.

Scanbox terbuat dari kertas karton setebal sekitar 2 milimeter. Dalam keadaan terlipat, Scanbox itu tampak bagaikan sebuah map.
Dalam keadaan terpasang, Scanbox tampak sebagai sebuah kotak tanpa tutup. Pada saat digunakan, Scanbox diletakkan terbaring dengan bukaannya menghadap ke pengguna.

Ukuran kotak tersebut adalah sebagai berikut:
• Panjang (kiri-kanan) dasar kotak = 31 cm.
• Panjang (kiri-kanan) atap kotak = 23 cm.
• Lebar (depan-belakang) dasar kotak = 23 cm.
• Lebar (depan-belakang) atap kotak = 17 cm.
• Tinggi kotak = 31 cm.

Dengan kata lain,
• Ukuran dasar kotak = 31 x 23 cm.
• Ukuran atap kotak = 23 x 17 cm.
• Di kiri, kanan, dan belakang kotak ada dinding setinggi 31 cm,
• sedangkan bagian depannya (yang lebih dekat ke badan pengguna) terbuka.
• Di bagian tengah atap kotak ada lubang pengintip berbentuk segi empat seluas 2 x 2 cm.

Untuk dapat menyulap Scanbox dari bentuk map ke bentuk kotak, Scanbox dilengkapi dengan kancing-kancing magnet.

Untuk menggunakannya:
• Letakkan kertas yang berisi bahan bacaan di dasar kotak dengan posisi landscape (sesuai dengan tata letak ruangan dalam kotak), dengan awal bacaan ada di sebelah kiri.
• Aktifkan aplikasi Prizmo Go.
• Letakkan smart phone di atas atap kotak dengan kamera belakangnya tepat di lubang pengintip.
• Klik tombol Take Picture.
• Setelah sekitar 5 detik, Smart Phone akan langsung membacakan hasil scanning itu.
• Jika anda ingin membaca ulang, posisikan kursor smart phone ke bagian kiri layar.
• Untuk melakukan scanning terhadap halaman lain, klik tombol Return to Camera di ujung
kanan aplikasi.
Untuk menonton demo penggunaan Scanbox di Youtube, silakan masuk ke tautan berikut:
https://www.youtube.com/watch?v=XTLnWwM20Go
Scanbox dijual dengan kisaran harga 30 dollar AS, dan harus dipesan dari luar negeri.
Akan tetapi saya sudah mencoba membuat tiruannya dari kardus Indomie, dan hasil scanning-nya sama akurat.
Untuk dapat membuat tiruan Scanbox itu anda perlu dua kardus Indomie ataupun kardus lainnya yang dapat mengakomodasi ukuran Scanbox.
Catatan: Demi menekan harga produksi dan menghindari keterampilan teknis yang lebih rumit, anda tidak perlu memikirkan tiruan Scanbox yang dapat dilipat seperti map, sehingga anda tidak perlu membeli kancing magnet. Dengan demikian, anda dapat membuatnya tanpa biaya atau hanya dengan biaya kurang dari lima ribu rupiah saja.

Aplikasi Prizmo Go untuk iPhone dapat diunduh dari tautan berikut:
Prizmo Go - Instant Text Capture by Creaceed SPRL
https://appsto.re/id/EdmIgb.i
Kalau hanya sekadar untuk membaca, anda cukup mengunduh aplikasi yang free. Tapi kalau anda perlu Export Pack (yang memungkinkan anda melakukan copy atau share), anda dapat membelinya seharga Rp 75 ribu.
Untuk membeli Export Pack, silakan masuk ke Application Settings di aplikasi Prizmo Go tersebut.
-- (Didi Tarsidi) --

Labels: Accessibility

Didi Tarsidi: Counseling, Blindness and Inclusive Education

Guestbook -- Buku Tamu

Comment

Contents

Izin

09 December 2018

Layar iPhone Anda Mati?

:)

03 December 2018

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

:)

02 December 2018

Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia

:)

24 August 2018

Bagaimana Cara Orang Tunanetra Melakukan Selfie dengan iPhone

:)

28 July 2017

Permen Ristek-Dikti 46/2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi

:)

Permen Ristek-Dikti 46/2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi

:)

22 May 2017

Menggunakan Aplikasi Scanner dengan Scanbox Buatan Sendiri

:)

About Me

Links

Tools