DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Didi Tarsidi: Counseling, Blindness and Inclusive Education
  • HOME


  • Guestbook -- Buku Tamu



    Anda adalah pengunjung ke

    Silakan isi Buku Tamu Saya. Terima kasih banyak.
  • Lihat Buku Tamu


  • Comment

    Jika anda ingin meninggalkan pesan atau komentar,
    atau ingin mengajukan pertanyaan yang memerlukan respon saya,
    silakan klik
  • Komentar dan Pertanyaan Anda




  • Contents

    Untuk menampilkan daftar lengkap isi blog ini, silakan klik
  • Contents -- Daftar Isi




  • Izin

    Anda boleh mengutip artikel-artikel di blog ini asalkan anda mencantumkan nama penulisnya dan alamat blog ini sebagai sumber referensi.


    28 July 2017

    Permen Ristek-Dikti 46/2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi


    PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 46 TAHUN 2017
    TENTANG
    PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang:
    bahwa untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bagi mahasiswa di perguruan tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi;

    Mengingat:
    1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No.926Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
    3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
    4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
    5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
    6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169);

    MEMUTUSKAN:
    Menetapkan :

    PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI.

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

    1. Pendidikan Khusus adalah layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi.

    2. Pendidikan Layanan Khusus adalah pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

    3. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

    4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

    5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.

    6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

    BAB II
    TUJUAN

    Pasal 2

    (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bertujuan:
    a. memperluas akses pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
    b. meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan
    c. menghargai keberagaman dan kesetaraan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

    (2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bertujuan memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan layanan khusus.
    BAB III
    PENDIDIKAN KHUSUS

    Pasal 3

    (1) Pendidikan Khusus diselenggarakan untuk mahasiswa yang memiliki:
    a. tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial; dan/atau
    b. potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

    (2) Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
    a. tunanetra;
    b. tunarungu;
    c. tunadaksa;
    d. tunagrahita;
    e. gangguan komunikasi;
    f. lamban belajar;
    g. kesulitan belajar spesifik;
    h. gangguan spektrum autis; dan
    i. gangguan perhatian dan hiperaktif.

    Pasal 4

    (1) Pendidikan Khusus dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusi.

    (2) Pendidikan inklusi merupakan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa lain.

    (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program tertentu bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

    (4) Penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

    Pasal 5

    (1) Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

    (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.
    (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 6

    (1) Perguruan tinggi harus memberikan kesempatan yang sama kepada calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

    (2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (3) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan khusus calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

    (4) Selain seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru yang diikuti oleh calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

    (5) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk afirmasi.

    (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

    Pasal 7

    Pemimpin perguruan tinggi memfasilitasi:
    a. terbentuknya budaya inklusif di kampus; dan
    b. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

    Pasal 8

    (1) Perguruan tinggi memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus tanpa mengurangi mutu hasil pembelajaran.

    (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyesuaian:
    a. materi;
    b. alat/media;
    c. proses pembelajaran; dan/atau
    d. penilaian.

    (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berupa:
    a. penyajian naskah soal dalam tulisan braille bagi tunanetra;
    b. pembacaan soal ujian oleh tenaga pendamping bagi tunanetra;
    c. penyediaan tenaga pendamping penerjemah bagi tunarungu terutama untuk ujian lisan;
    d. penyajian soal ujian dalam bentuk elektronik melalui komputer bicara bagi tunanetra;
    e. penyediaan bentuk penilaian alternatif yang setara; atau
    f. penambahan waktu ujian.

    (4) Pedoman mengenai pembelajaran dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Senat.

    Pasal 9

    (1) Perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pelaksanaan Pendidikan Khusus.

    (2) Kementerian memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Khusus di perguruan tinggi.

    (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. sarana dan prasarana;
    b. beasiswa;
    c. pengembangan model layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan/atau
    d. pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

    Pasal 10

    (1) Perguruan tinggi dapat membentuk unit layanan berkebutuhan khusus sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

    (2) Unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang berada dan bertanggung jawab pada pemimpin perguruan tinggi.

    (3) Unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berfungsi:
    a. meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dalam menangani Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
    b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
    c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyesuaian yang layak bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
    d. menyediakan layanan konseling kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
    e. melakukan deteksi dan asesmen bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
    f. memberikan sosialisasi pemahaman kebutuhan khusus dan sistem pendidikan inklusi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
    g. meningkatkan budaya inklusif di perguruan tinggi.

    Pasal 11

    (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kependidikan wajib memasukkan materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi dalam kurikulum.

    (2) Ketentuan mengenai materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

    BAB IV
    PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
    Pasal 12

    (1) Perguruan tinggi dapat menetapkan kebijakan khusus penerimaan mahasiswa baru dalam penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.
    (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa program afirmasi.

    Pasal 13

    (1) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. penyediaan layanan pendampingan;
    b. penyediaan asrama; dan/atau
    c. penyediaan beasiswa;

    (2) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang mengalami bencana alam dan bencana sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk:
    a. penambahan masa studi sebagai pengganti waktu studi yang hilang;
    b. mahasiswa diikutkan belajar di perguruan tinggi terdekat yang mudah diakses selama atau akibat bencana alam dan bencana sosial.

    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    BAB V
    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 14

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 787), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Pasal 15

    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 05 Juli 2017

    MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

    Ttd

    MOHAMAD NASIR

    Diundangkan di Jakarta
    pada tanggal 10 Juli 2017

    DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

    Ttd

    WIDODO EKATJAHJANA


    Naskah asli Peraturan ini (dalam format PDF) dapat diunduh dari tautan berikut:
    http://www.peraturan.go.id/search/download/11e771aa6aa490ce938e303933303430.html

    Labels:

    :)

    Anda ingin mencari artikel lain? Silakan isi formulir pencarian di bawah ini. :)
    Google

    Permen Ristek-Dikti 46/2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi


    PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 46 TAHUN 2017
    TENTANG
    PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang:
    bahwa untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bagi mahasiswa di perguruan tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi;

    Mengingat:
    1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No.926Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
    3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
    4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
    5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
    6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169);

    MEMUTUSKAN:
    Menetapkan :

    PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI.

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

    1. Pendidikan Khusus adalah layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi.

    2. Pendidikan Layanan Khusus adalah pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

    3. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

    4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

    5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan tinggi.

    6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

    BAB II
    TUJUAN

    Pasal 2

    (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bertujuan:
    a. memperluas akses pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
    b. meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan
    c. menghargai keberagaman dan kesetaraan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

    (2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bertujuan memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan layanan khusus.
    BAB III
    PENDIDIKAN KHUSUS

    Pasal 3

    (1) Pendidikan Khusus diselenggarakan untuk mahasiswa yang memiliki:
    a. tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial; dan/atau
    b. potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

    (2) Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
    a. tunanetra;
    b. tunarungu;
    c. tunadaksa;
    d. tunagrahita;
    e. gangguan komunikasi;
    f. lamban belajar;
    g. kesulitan belajar spesifik;
    h. gangguan spektrum autis; dan
    i. gangguan perhatian dan hiperaktif.

    Pasal 4

    (1) Pendidikan Khusus dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusi.

    (2) Pendidikan inklusi merupakan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa lain.

    (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program tertentu bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

    (4) Penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

    Pasal 5

    (1) Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

    (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.
    (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 6

    (1) Perguruan tinggi harus memberikan kesempatan yang sama kepada calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

    (2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (3) Seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan khusus calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

    (4) Selain seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru yang diikuti oleh calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

    (5) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk afirmasi.

    (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

    Pasal 7

    Pemimpin perguruan tinggi memfasilitasi:
    a. terbentuknya budaya inklusif di kampus; dan
    b. peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

    Pasal 8

    (1) Perguruan tinggi memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus tanpa mengurangi mutu hasil pembelajaran.

    (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyesuaian:
    a. materi;
    b. alat/media;
    c. proses pembelajaran; dan/atau
    d. penilaian.

    (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berupa:
    a. penyajian naskah soal dalam tulisan braille bagi tunanetra;
    b. pembacaan soal ujian oleh tenaga pendamping bagi tunanetra;
    c. penyediaan tenaga pendamping penerjemah bagi tunarungu terutama untuk ujian lisan;
    d. penyajian soal ujian dalam bentuk elektronik melalui komputer bicara bagi tunanetra;
    e. penyediaan bentuk penilaian alternatif yang setara; atau
    f. penambahan waktu ujian.

    (4) Pedoman mengenai pembelajaran dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Senat.

    Pasal 9

    (1) Perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pelaksanaan Pendidikan Khusus.

    (2) Kementerian memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Khusus di perguruan tinggi.

    (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. sarana dan prasarana;
    b. beasiswa;
    c. pengembangan model layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan/atau
    d. pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

    Pasal 10

    (1) Perguruan tinggi dapat membentuk unit layanan berkebutuhan khusus sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

    (2) Unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja nonstruktural yang berada dan bertanggung jawab pada pemimpin perguruan tinggi.

    (3) Unit layanan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berfungsi:
    a. meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dalam menangani Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
    b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
    c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyesuaian yang layak bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
    d. menyediakan layanan konseling kepada Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
    e. melakukan deteksi dan asesmen bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
    f. memberikan sosialisasi pemahaman kebutuhan khusus dan sistem pendidikan inklusi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
    g. meningkatkan budaya inklusif di perguruan tinggi.

    Pasal 11

    (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kependidikan wajib memasukkan materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi dalam kurikulum.

    (2) Ketentuan mengenai materi, kajian, pokok bahasan, atau mata kuliah pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

    BAB IV
    PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
    Pasal 12

    (1) Perguruan tinggi dapat menetapkan kebijakan khusus penerimaan mahasiswa baru dalam penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.
    (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa program afirmasi.

    Pasal 13

    (1) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. penyediaan layanan pendampingan;
    b. penyediaan asrama; dan/atau
    c. penyediaan beasiswa;

    (2) Pendidikan Layanan Khusus bagi mahasiswa yang mengalami bencana alam dan bencana sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk:
    a. penambahan masa studi sebagai pengganti waktu studi yang hilang;
    b. mahasiswa diikutkan belajar di perguruan tinggi terdekat yang mudah diakses selama atau akibat bencana alam dan bencana sosial.

    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur oleh pemimpin perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    BAB V
    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 14

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 787), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Pasal 15

    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 05 Juli 2017

    MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

    Ttd

    MOHAMAD NASIR

    Diundangkan di Jakarta
    pada tanggal 10 Juli 2017

    DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

    Ttd

    WIDODO EKATJAHJANA


    Naskah asli Peraturan ini (dalam format PDF) dapat diunduh dari tautan berikut:
    http://www.peraturan.go.id/search/download/11e771aa6aa490ce938e303933303430.html

    Labels:

    :)

    Anda ingin mencari artikel lain? Silakan isi formulir pencarian di bawah ini. :)
    Google

    22 May 2017

    Menggunakan Aplikasi Scanner dengan Scanbox Buatan Sendiri



    Seperti mungkin sudah anda ketahui, dengan scanner dan komputer yang dilengkapi software pembaca layar (seperti JAWS), orang tunanetra dapat membaca tulisan cetak biasa tanpa bantuan orang awas. Namun tentu saja proses scanning ini hanya dapat dilakukan di rumah atau di kantor. Tetapi dengan ponsel pintar yang dilengkapi dengan aplikasi scanner, kini orang tunanetra juga dapat melakukan scanning di mana pun mereka berada, sehingga mereka dapat langsung membaca handout yang diterimanya.
    Ada beberapa aplikasi scanner yang dapat digunakan dengan ponsel iOS ataupun Android, antara lain Prizmo, Prizmo Go, dan KNFB reader. Saya lebih merekomendasikan Prizmo Go.
    Untuk menggunakan Prizmo Go dengan iPhone, letakkan bahan bacaan sekitar 30-40 cm di belakang kamera lalu klik tombol Take Picture pada aplikasi Prizmo Go.
    Agar hasil scanning-nya lebih akurat, anda dapat menggunakan Scanbox atau Scanstand untuk membokuskan kamera terhadap objek bacaan itu.
    Di sini saya akan mendeskripsikan Scanbox dan bagaimana anda dapat membuat sendiri Scanbox tiruan.

    Scanbox terbuat dari kertas karton setebal sekitar 2 milimeter. Dalam keadaan terlipat, Scanbox itu tampak bagaikan sebuah map.
    Dalam keadaan terpasang, Scanbox tampak sebagai sebuah kotak tanpa tutup. Pada saat digunakan, Scanbox diletakkan terbaring dengan bukaannya menghadap ke pengguna.

    Ukuran kotak tersebut adalah sebagai berikut:
    • Panjang (kiri-kanan) dasar kotak = 31 cm.
    • Panjang (kiri-kanan) atap kotak = 23 cm.
    • Lebar (depan-belakang) dasar kotak = 23 cm.
    • Lebar (depan-belakang) atap kotak = 17 cm.
    • Tinggi kotak = 31 cm.

    Dengan kata lain,
    • Ukuran dasar kotak = 31 x 23 cm.
    • Ukuran atap kotak = 23 x 17 cm.
    • Di kiri, kanan, dan belakang kotak ada dinding setinggi 31 cm,
    • sedangkan bagian depannya (yang lebih dekat ke badan pengguna) terbuka.
    • Di bagian tengah atap kotak ada lubang pengintip berbentuk segi empat seluas 2 x 2 cm.

    Untuk dapat menyulap Scanbox dari bentuk map ke bentuk kotak, Scanbox dilengkapi dengan kancing-kancing magnet.

    Untuk menggunakannya:
    • Letakkan kertas yang berisi bahan bacaan di dasar kotak dengan posisi landscape (sesuai dengan tata letak ruangan dalam kotak), dengan awal bacaan ada di sebelah kiri.
    • Aktifkan aplikasi Prizmo Go.
    • Letakkan smart phone di atas atap kotak dengan kamera belakangnya tepat di lubang pengintip.
    • Klik tombol Take Picture.
    • Setelah sekitar 5 detik, Smart Phone akan langsung membacakan hasil scanning itu.
    • Jika anda ingin membaca ulang, posisikan kursor smart phone ke bagian kiri layar.
    • Untuk melakukan scanning terhadap halaman lain, klik tombol Return to Camera di ujung
    kanan aplikasi.
    Untuk menonton demo penggunaan Scanbox di Youtube, silakan masuk ke tautan berikut:
    https://www.youtube.com/watch?v=XTLnWwM20Go
    Scanbox dijual dengan kisaran harga 30 dollar AS, dan harus dipesan dari luar negeri.
    Akan tetapi saya sudah mencoba membuat tiruannya dari kardus Indomie, dan hasil scanning-nya sama akurat.
    Untuk dapat membuat tiruan Scanbox itu anda perlu dua kardus Indomie ataupun kardus lainnya yang dapat mengakomodasi ukuran Scanbox.
    Catatan: Demi menekan harga produksi dan menghindari keterampilan teknis yang lebih rumit, anda tidak perlu memikirkan tiruan Scanbox yang dapat dilipat seperti map, sehingga anda tidak perlu membeli kancing magnet. Dengan demikian, anda dapat membuatnya tanpa biaya atau hanya dengan biaya kurang dari lima ribu rupiah saja.

    Aplikasi Prizmo Go untuk iPhone dapat diunduh dari tautan berikut:
    Prizmo Go - Instant Text Capture by Creaceed SPRL
    https://appsto.re/id/EdmIgb.i
    Kalau hanya sekadar untuk membaca, anda cukup mengunduh aplikasi yang free. Tapi kalau anda perlu Export Pack (yang memungkinkan anda melakukan copy atau share), anda dapat membelinya seharga Rp 75 ribu.
    Untuk membeli Export Pack, silakan masuk ke Application Settings di aplikasi Prizmo Go tersebut.
    -- (Didi Tarsidi) --

    Labels:

    :)

    Anda ingin mencari artikel lain? Silakan isi formulir pencarian di bawah ini. :)
    Google

    05 November 2016

    Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi


    Didi Tarsidi
    Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
    Disajikan pada Workshop Pendidikan Inklusif
    Universitas Brawijaya, Malang, 27 Oktober 2016

    Pendidikan Inklusif

    Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesamaan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik non-disabilitas di lingkungan belajar yang sama, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan khusus mereka agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam semua kegiatan belajar atas dasar kesetaraan, sehingga mereka memiliki peluang yang sama untuk mencapai keberhasilan.
    Pendidikan inklusif dilandaskan atas asas kesamaan hak, non-diskriminatif, menerima perbedaan, saling menghargai, semangat kooperatif dan toleransi.

    Disabilitas

    Konvensi Hak Penyandang Disabilitas – CRPD (Resolusi PBB 13 Desember 2006, lampiran UU 19/2011 tentang Ratifikasi CRPD) menyatakan bahwa “disabilitas adalah hasil interaksi antara penyandang ketunaan dengan hambatan sikap dan hambatan lingkungan yang menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dengan orang-orang lain di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan”.
    Jadi, secara umum ada dua jenis hambatan untuk kesetaraan partisipasi para penyandang ketunaan di masyarakat, yaitu hambatan sikap dan hambatan lingkungan (yang mencakup lingkungan fisik dan lingkungan sosial). Semakin positif interaksi antara hambatan dan ketunaan itu (artinya semakin rendah derajat hambatannya) maka akan semakin rendah pula derajat disabilitas seseorang. Sebagai contoh, jika lingkungan merespon terhadap pengguna kursi roda dengan membangun ramp (lerengan) atau lift untuk menggantikan tangga, maka hambatan mobilitas yang dihadapi para pengguna kursi roda itu akan menjadi sangat berkurang. Sementara ketunaan mungkin tidak dapat diubah, tetapi sikap dan lingkungan itu pasti dapat diubah ke arah yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.

    Permendikbud nomor 46 tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi mendefinisikan disabilitas sebagai kondisi ketunaan yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknikteknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kegiatan di masyarakat atas dasar kesetaraan.
    Permendikbud 46/2014 menyatakan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas di Pendidikan Tinggi antara lain mencakup mahasiswa tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan penyandang gangguan spektrum autistik (autistic spectrum disorders).
    Tunanetra adalah mereka yang kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan atau meningkatkan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat yang memerlukan fungsi penglihatan.
    Tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengarannya atau mengalami hambatan pendengaran dan bicara sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat yang memerlukan fungsi pendengaran.
    Tunadaksa adalah mereka yang mengalami gangguan secara fisik dan/atau motorik sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat yang memelukan fungsi motorik.
    Gangguan autistik merupakan masalah perkembangan anak yang amat kompleks yang ditandai oleh tiga ciri utama, yaitu: (1) masalah pada interaksi sosial timbal balik, (2) masalah pada komunikasi, dan (3) pola tingkah laku repetitif (berulang) serta minat yang sempit. Sekitar 20% dari penyandang gangguan autistik memiliki tingkat intelegensi rata-rata atau di atas rata-rata sehingga mampu mengikuti pendidikan tinggi.

    Agar penyandang disabilitas dapat memperoleh haknya untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang-orang lain di dalam masyarakat kampus atas dasar kesetaraan, dan mereka dimungkinkan untuk mencapai keberhasilan yang optimal, maka mereka harus dimungkinkan untuk mengakses lingkungan fisik kampus, mengakses lingkungan sosial dan mengakses kegiatan kurikuler sebagaimana mahasiswa pada umumnya.

    Aksesibilitas Lingkungan Fisik Kampus

    Hambatan aksesibilitas lingkungan kampus pada umumnya disebabkan oleh desain arsitektural yang tidak berpihak kepada kebutuhan “semua orang”. (Penyandang disabilitas adalah bagian dari “semua orang” itu).

    Hambatan Arsitektural bagi Pengguna Kursi Roda

    Berikut ini adalah beberapa aspek arsitektural yang dapat mengakibatkan hambatan mobilitas bagi para pengguna kursi roda.
    • Perubahan tingkat ketinggian permukaan yang mendadak seperti pada tangga atau parit;
    • Tidak ada pertautan landai (ramp) antara jalan dan trotoar;
    • Tidak cukup ruang untuk lutut di bawah meja atau wastapel;
    • Tidak cukup ruang untuk berbelok atau melintas;
    • Permukaan jalan yang renjul/bergelombang);
    • Pintu yang terlalu berat dan sulit dibuka;
    • Tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya.

    Koreksi terhadap aspek-aspek arsitektural di atas dapat sangat meningkatkan kemampuan mobilitas para pengguna kursi roda. Selain itu, masyarakat perguruan tinggi juga sebaiknya belajar cara mendorong kursi roda untuk dapat membantu pengguna kursi roda melakukan mobilitas di tempat-tempat yang belum aksesibel.

    Hambatan Arsitektural bagi Penyandang Semi-ambulant

    Semi-ambulant adalah tunadaksa yang mengalami kesulitan berjalan tetapi tidak memerlukan kursi roda. Hambatan arsitektural yang mereka hadapi antara lain mencakup:
    • Anak tangga yang terlalu tinggi;
    • Lantai yang terlalu licin;
    • Gerakan yang terlalu cepat pada pintu putar atau pintu yang menutup secara otomatis;
    • Pintu lift yang menutup terlalu cepat;
    • Tangga berjalan tanpa pegangan yang bergerak terlalu cepat.

    Hambatan Arsitektural bagi Penyandang Tunanetra

    Kesulitan-kesulitan yang dihadapi para tunanetra sebagai akibat dari desain arsitektural antara lain:
    • Tidak tersedia petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat didengar atau dilihat dengan
    penglihatan terbatas yang menunjukkan nomor lantai pada gedung-gedung bertingkat; • Rintangan-rintangan kecil seperti jendela yang membuka ke luar atau papan reklame yang
    dipasang di tempat pejalan kaki; • Cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup;
    • Lift tanpa petunjuk taktual/Braille atau audio untuk membedakan bermacam-macam tombol
    atau untuk menunjukkan nomor lantai tujuan.
    Cara Menuntun Tunanetra

    Selain itu, masyarakat perguruan tinggi juga sebaiknya belajar cara menuntun mahasiswa tunanetra jika mereka melakukan mobilitas di tempat-tempat yang belum aksesibel.
    Dalam hal menuntun tunanetra, beberapa hal yang penting untuk dilakukan secara benar adalah:
    • Biarkanlah orang tunanetra yang memegang lengan anda, bukan sebaliknya. Dengan demikian, orang tunanetra yang anda tuntun itu akan merasakan pergerakan anda (apakah belok, turun atau naik).
    • Untuk mempersilakannya duduk, rabakanlah tangannya ke sandaran atau tangan kursi, maka selanjutnya dia dapat mencari sendiri tempat duduknya. Jangan berusaha memposisikan pantatnya ke tempat duduk itu.

    Hambatan Arsitektural bagi Penyandang Tunarungu

    Para tunarungu tidak mungkin dapat memahami pengumuman melalui pengeras suara. Mereka juga mengalami kesulitan membaca bibir di auditorium dengan pencahayaan yang buruk, dan mereka mungkin tidak dapat mendengar bunyi tanda bahaya.

    Ketentuan tentang Aksesibilitas Lingkungan Fisik Kampus menurut Permendikbud 46/2014

    Untuk aksesibilitas lingkungan fisik kampus ini, Permendikbud 46/2014 menganjurkan agar perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas yang antara lain mencakup:
    • lift pada gedung berlantai dua atau lebih;
    • lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
    • toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda;
    • pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
    • jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
    • peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul.

    Aksesibilitas Lingkungan Sosial

    Hambatan akses ke lingkungan sosial ini terutama disebabkan oleh kurangnya informasi tentang cara berinteraksi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas tertentu.

    Interaksi Sosial dengan Penyandang Tunanetra

    Orang tunanetra (terutama tunanetra berat) sangat bergantung pada indera pendengaran untuk dapat mengenali orang dan menilai situasi lingkungan. Perlu diingat bahwa mengenali orang melalui suara tidak semudah melalui penglihatan.
    Ada tiga faktor yang mempermudah orang tunanetra mengenali orang melalui suranya:
    1) Kekhasan suara. Orang yang memiliki suara yang khas, yang secara signifikan berbeda dari kebanyakan orang akan lebih mudah untuk dikenali.
    2) Frekuensi komunikasi. Semakin sering berkomunikasi dengan seseorang akan semakin mudah pula mengenali suaranya.
    3) Konteks tempat pertemuan. Bertemu dan mendengar suara rektor UB di kampus UB akan lebih mudah mengenalinya sebagai rektor UB daripada kalau pertemuan itu terjadi di luar kampus UB.
    Gabungan ketiga faktor di atas akan sangat mempermudah pengenalan. Jika faktor-faktor tersebut tidak ada, cara yang paling efektif untuk membantu orang tunanetra mengenali anda adalah dengan menyebutkan nama anda pada saat bertemu.
    Anda mungkin punya kesan bahwa agak sulit untuk memulai interaksi sosial dengan orang tunanetra; itu karena interaksi sosial pada umumnya diawali dengan kontak mata dan itu tidak mungkin dilakukan dengannya. Untuk memastikan bahwa anda “tersambung” dengannya, anda dapat memulai interaksi itu dengan menyebut namanya atau menyentuhnya.
    Sering kali orang tunanetra juga merasa ragu untuk memulai interaksi karena tidak yakin apakah dia sudah “tersambung” dengan anda.

    Interaksi Sosial dengan Penyandang Tunarungu

    Bahasa pertama orang tunarungu adalah bahasa isyarat. Oleh karena itu, interaksi sosial dengan mereka tidak bermasalah apabila anda terampil menggunakan bahasa isyarat yang mereka pahami. Kebanyakan orang tunarungu juga terampil membaca gerakan bibir untuk memahami ujaran orang yang tidak terampil menggunakan bahasa isyarat. Untuk membantu mereka memahami anda dengan lebih mudah, pastikan anda berbicara dengan gerakan bibir yang jelas sambil berhadapan wajah dengan mereka.

    Aksesibilitas Kegiatan Kurikuler

    Agar mahasiswa penyandang disabilitas memiliki akses ke kegiatan kurikuler sehingga dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran di kelas inklusif, diperlukan beberapa modifikasi cara dan/atau alat ketika dosen melaksanakan proses pembelajaran. Bentuk Modifikasi bervariasi tergantung pada jenis disabilitas yang dialami oleh mahasiswa.

    Akses Kurikuler bagi Mahasiswa Tunanetra

    Media baca/tulis yang dapat digunakan oleh mahasiswa tunanetra adalah Braille, rekaman audio, dan “komputer bicara” (yaitu komputer dengan program pembaca layar bersuara. Program pembaca layar yang paling populer di kalangan para tunanetra adalah JAWS). Di samping itu, mereka yang masih memiliki sisa penglihatan yang fungsional (low vision) juga dapat menggunakan tulisan biasa berukuran 18 poin atau lebih besar (large print).
    Yang terbaik bagi mahasiswa tunanetra adalah apabila dosen bersedia menyediakan berbagai perangkat pembelajaran yang dibuat oleh dosen (seperti silabus, SAP, handout dll.) dalam salah satu format yang aksesibel tersebut. Apabila karena alasan tertentu dosen tidak dapat melakukannya, dosen tidak perlu merasa rikuh untuk memberikan perangkat pembelajaran non-aksesibel kepada mahasiswa tunanetra; mereka akan dapat mengusahakannya sendiri untuk membuatnya aksesible, misalnya dengan mencari bantuan tenaga pembaca atau dengan mengubahnya menjadi soft copy dengan menggunakan scanner sehingga dapat dibacanya menggunakan komputer bicara. Namun dengan demikian mereka akan perlu upaya dan waktu ekstra untuk mengakses perangkat pembelajaran tersebut.
    Dalam memberi penjelasan kepada kelas, dosen perlu memperbanyak informasi verbal untuk mengkonpensasi keterbatasan penerimaan informasi visual pada mahasiswa tunanetra. Sebagai contoh, ketika dosen menulis atau menggambar di papan tulis, atau menayangkan slide Powerpoint, hendaklah sambil mengucapkan, membacakan atau mendeskripsikannya secara verbal.
    Dosen juga perlu menyebutkan secara spesifik tentang hal yang sedang dibicarakannya. Misalnya, dosen tidak sekedar mengatakan “ini” tambah “ini” sama dengan “ini”, tetapi langsung menyebutkan nama objek yang dimaksud.
    Ketika memberi giliran berpendapat kepada mahasiswa tunanetra, dosen disarankan untuk tidak sekedar berkata, “Silakan anda,” sambil menunjuk kepadanya. Melainkan, sambil berkata demikian, dosen perlu menyebut namanya atau menyentuhnya.
    Untuk pengerjaan tugas-tugas kuliah seperti pembuatan makalah, laporan buku dsb., mahasiswa tunanetra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam printout tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.
    Untuk pengerjaan soal evaluasi di dalam kelas, apabila soal tersebut tidak dapat disediakan dalam format yang aksesibel, mahasiswa tunanetra hendaknya diizinkan untuk mendapat bantuan pembaca untuk membacakan soal.

    Akses Kurikuler bagi Mahasiswa Tunarungu

    Berikut ini adalah beberapa saran bagi dosen agar mahasiswa tunarungu dapat mengakses kegiatan kurikuler.
    • Dosen perlu memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan dll.
    • Dosen hendaknya tidak memalingkan wajah dari mahasiswa tunarungu ketika sedang berbicara, karena tunarungu akan menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir dosen.
    • Mahasiswa tunarungu hendaklah ditempatkan duduk paling depan agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi dosen dengan lebih jelas.
    • Hindari ucapan yang terlalu cepat dan kalimat yang komplek, hal ini akan sulit ditangkap oleh mahasiswa tunarungu.
    • Dosen dianjurkan untuk banyak menggunakan metode demonstrasi, peragaan, praktik langsung dan lebih sering menggunakan multimedia.
    • Tes listening (misalnya dalam TOEFL) bagi mahasiswa tunarungu dipertimbangkan untuk ditiadakan dan diganti (dikompensasi) dengan tes tulis (reading test).
    • Jika mahasiswa tunarungu harus menjalani tes lisan (wawancara) maka pewawancara harus bicara dengan gerakan bibir yang jelas dan berhadapan secara langsung, supaya tunarungu dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. Jika dengan cara ini, komunikasi tidak bisa dipahami, maka gunakan penerjemah bahasa isyarat atau ubah menjadi bahasa tulis (disajikan secara tertulis).

    Akses Kurikuler bagi Mahasiswa Tunadaksa

    Berikut ini adalah beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan layanan pembelajaran yang melibatkan mahasiswa tunadaksa agar mereka dapat berpartisipasi penuh.
    • Jika gedung tempat perkuliahan tidak memiliki lift, penting bahwa kuliah yang melibatkan mahasiswa tunadaksa dilaksanakan di lantai bawah (ground floor).
    • Mahasiswa tunadaksa hendaklah ditempatkan pada posisi yang memudahkan mobilitas dalam kelas, sehingga mudah keluar masuk, mudah bergerak dalam ruangan, dan mudah mengadakan penyesuaian.
    • Tempat duduk mahasiswa tunadaksa harus memiliki jarak yang cukup lebar dengan objek lainnya agar dapat bergerak dengan leluasa.
    • Bagi mahasiswa tunadaksa yang mengalami hambatan motorik yang tidak memungkinkannya menulis, hendaknya mereka diperbolehkan menggunakan laptop untuk menuliskan jawaban tes (khususnya tes esei).
    • Bagi mahasiswa tunadaksa yang mengalami hambatan motorik yang tidak memungkinkannya mengikuti tes kinerja, misalnya pada perkuliahan olahraga atau seni gerak, maka pelaksanaan tes hendaknya dimodifikasi atau disubstitusi dengan tes bentuk lain yang setara tetapi masih mungkin dilakukannya. Perlakuan seperti ini hanya berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya, misalnya mata kuliah olahraga untuk mahasiswa tunadaksa yang mengambil jurusan teknologi informasi.
    • Apabila dosen penguji tidak yakin tentang format tes yang cocok bagi mahasiswanya yang penyandang disabilitas, hendaknya mereka mendiskusikannya dengan mahasiswa yang bersangkutan.

    Ketentuan tentang Aksesibilitas Kurikuler dalam Permendikbud 46/2014

    Untuk akses kurikuler bagi mahasiswa penyandang disabilitas ini, Permendikbud 46/2014 menganjurkan agar perguruan tinggi menyediakan media dan sumber belajar khusus, antara lain:
    • buku-buku Braille;
    • buku bicara (rekaman audio);
    • komputer bicara(komputer dengan software pembaca layar), scanner dan mesin cetak
    Braille; • berbagai materi perkuliahan atau bahan bacaan dalam format elektronik (soft copy);
    • perpustakaan yang mudah diakses; atau
    • informasi visual dan layanan informasi berbasis web yang memenuhi standar
    aksesibilitas web.
      Akomodasi yang Layak (Reasonable Accommodation)

    Modifikasi dan penyesuaian yang disarankan dalam tulisan ini didasarkan atas ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa para penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik (Pasal 10).
    Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan (Pasal 1).

    Labels:

    :)

    Anda ingin mencari artikel lain? Silakan isi formulir pencarian di bawah ini. :)
    Google

    15 August 2016

    Daftar Gesture (Gerakan Jari) untuk Mengoperasikan iPhone dengan VoiceOver



    Catatan:
    VoiceOver adalah aplikasi pembaca layar gadget yang dikembangkan oleh Apple. Setiap perangkat iPhone, iPad dan iPod secara default dilengkapi dengan aplikasi ini.
    Untuk mengaktifkan Voiceover, tekan tombol Home 3 kali secara cepat.
    Jika tidak berhasil, silakan masuk ke Settings / General / Accessibility / Voiceover, lalu sentuh VoiceOver, lalu ketuk dua kali pada tombol OK.
    VoiceOver dilengkapi dengan 36 bahasa termasuk bahasa Indonesia.

    Latihan gesture di bawah ini dapat ditemukan dalam Setting \ General \ Accessibility \ VoiceOver \ VoiceOver Practice.

    Gesture dengan Satu Jari

    • Sentuh 1 kali dengan 1 jari = Memilih satu item.
    • Sentuh 2 kali dengan 1 jari = Mengaktifkan item yang sudah dipilih.
    • Usap dengan 1 jari ke kanan = Pindah ke item berikutnya.
    • Usap dengan 1 jari ke kiri = Pindah ke item sebelumnya.

    Gesture dengan Dua Jari

    • Ketuk 1 kali dengan 2 jari = Menghentikan atau melanjutkan pembacaan.
    • Ketuk 2 kali dengan 2 jari = Memulai atau menghentikan aksi yang sedang berlangsung. Misalnya menjawab atau mengakhiri panggilan telepon; menyalakan atau mematikan musik atau video; memulai atau menghentikan stopwatch; memulai atau menyudahi perekaman dengan video; mengambil gambar dengan kamera; dll.
    • Ketuk 3 kali dengan 2 jari = Pemilih item (item chooser).
    • Usap ke bawah dengan 2 jari = Membaca halaman mulai dari item terpilih.
    • Usap ke atas dengan 2 jari = Membaca halaman mulai dari awal.

    Gesture dengan Tiga Jari

    • Ketuk 1 kali dengan 3 jari = Menyebutkan nomor baris, kolom dan halaman yang sedang ditayangkan.
    • Ketuk 2 kali dengan 3 jari = Mematikan dan menyalakan kembali suara.
    • Ketuk 3 kali dengan 3 jari = Memasang atau menghilangkan tirai layar. (Bila tirai terpasang, layar akan gelap).
    • Ketuk 4 kali dengan 3 jari = Mengkopi teks yang terakhir dibacakan.
    • Usap ke kiri dengan 3 jari = Pergi ke halaman berikutnya.
    • Usap ke kanan dengan 3 jari = Pergi ke halaman sebelumnya.
    Usap ke bawah dengan 3 jari = Memunculkan bidang pencarian.

    Gesture dengan Empat Jari

    • Ketuk dengan 4 jari dekat bagian atas layar = Pindah ke item pertama.
    • Ketuk dengan 4 jari dekat bagian bawah layar = Pindah ke item terakhir.
    • Ketuk 2 kali dengan 4 jari = menampilkan/menghilangkan Bantuan (Help).

    Rotor

    Rotor adalah gerakan sentuhan dua jari yang diputar ke kiri atau ke kanan untuk mendapatkan rotor setting tertentu. Rotor setting meliputi untuk karakter, kata, bahasa, edit, input layar Braille dll.
    Jenis rotor setting yang muncul dengan gerakan rotor itu dapat diatur dari Settings \ General \ Accessibility \VoiceOver \ Rotor.

    Gesture Khusus

    • Sentuh Status Bar lalu usap ke bawah dengan 3 jari = Menampilkan Pusat Pemberitahuan (Notification Center). (Status Bar adalah baris tepi atas layar yang
    berisi informasi tentang status jaringan, WiFi, waktu, dan keadaan baterai). • Sentuh Status Bar lalu usap ke atas dengan 3 jari = Menampilkan Pusat Kontrol (Control Center).
    • Tekan Home = Keluar dari aplikasi.
    • Tekan tombol Home 2 kali = Pengalih App (App Switcher).
    • Usap ke atas dengan 3 jari setelah mengaktifkan App Switcher = Menutup aplikasi.
    • Tekan tombol Home 3 kali = Menyalakan/mematikan VoiceOver.

    Demo Pengoperasian iPhone untuk Tunanetra

    Labels:

    :)

    Anda ingin mencari artikel lain? Silakan isi formulir pencarian di bawah ini. :)
    Google

    28 July 2016

    Bagaimana Orang Tunanetra Dapat Membaca Buku Biasa Tanpa Bantuan Orang Melihat?


    Didi Tarsidi

    Hingga kini Braillemasih merupakan bentuk tulisan yang paling aksesibel bagi orang tunanetra. Bentuk tulisan ini diciptakan oleh Louis Braille pada awal abad ke-19 Sayangnya bahan bacaan yang sudah tersedia dalam tulisan Braille masih sangat terbatas jumlahnya.

    Ketika saya masih kuliah di S1 (1973-1979), saya sangat tergantung pada bantuan orang melihat untuk membacakan buku-buku teks kuliah. Ketika itu belum ada satu pun buku teks di IKIP Bandung yang sudah tertulis dalam huruf Braille. Tetapi ketika saya studi lanjut di SPS UPI (2000-2008), ketergantungan pada bantuan orang melihat itu menjadi sangat minimal. Saya sangat terbantu oleh teknologi komputer.

    Bagaimana Orang Tunanetra Dapat Mengakses Komputer?
    Orang tunanetra tidak memerlukan komputer khusus; mereka hanya perlu satu software tambahan, yaitu speech screen reading software atau screen reader (pembaca layar berbasis teknologi suara sintetis). Speech technology telah memungkinkan kita mengubah teks menjadi suara. Dengan xcreen reader, semua yang tampil di layar komputer akan diubah menjadi suara, dan dengan demikian orang tunanetra dapat mengaksesnya melalui pendengaran. Dengan komputer bersuara ini orang tunanetra memiliki akses ke Internet, soft copy, dan bahkan juga bahan-bahan cetakan (printed materials).
    Kini sudah banyak software pembaca layar diproduksi dan dipasarkan, dan yang paling populer di dunia (termasuk di Indonesia) adalah JAWS yang dikembangkan oleh Freedom Scientific. Satu software lain yang juga bagus dan open source sehingga gratis adalah NVDA.
    Screen reader dapat diperintah untuk membaca layar per huruf, kata, kalimat, baris, paragraf atau seluruh layar tanpa henti.

    Bagaimana Komputer Dapat Membantu Orang Tunanetra Membaca Bahan-bahan Cetakan?
    Mereka hanya perlu scanner sebagai alat bantu tambahan berikut software Optical Character Recognition (OCR) yang dipasang di komputer. OCR berfungsi untuk mengkonversi hasil pemindaian (scanning) yang berupa image menjadi karakter (huruf). OCR yang dapat mereka gunakan antara lain adalah Omnipage dan Fine Reader, tetapi yang lebih baik untuk keperluan orang tunanetra adalah OpenBook yang dikembangkan oleh Freedom Scientific.
    Untuk dapat membaca sebuah buku, seorang tunanetra harus memindai buku itu halaman demi halaman dan kemudian membacanya dengan screen reader (JAWS atau NVDA). Salah satu kelebihan OpenBook adalah dia juga dilengkapi dengan screen reader sendiri sehingga OpenBook langsung membacakan halaman yang baru dipindainya.

    Untuk membaca bahan cetakan pada saat mobile, orang tunanetra dapat menggunakan smart phone yang dilengkapi dengan aplikasi scanner/OCR. Dengan iPhone, mereka dapat menggunakan aplikasi Prizmo atau KNFB Reader.
    Agar pemindaian dengan iPhone hasilnya dapat lebih baik, kita dapat menggunakan alat bantu yang dirancang khusus untuk memfokuskan sasaran pemindaian. Salah satu alat bantu pemokusan ini adalah ScanBox. Bahan cetakan yang akan kita pindai diletakkan di dalam kotak Scanbox itu, dan iPhone diletakkan di atas alat itu dengan kamera belakang diposisikan pada lubang yang disediakan khusus untuk itu. Terlebih dahulu, aktifkan aplikasi Prizmo, lalu ketuk dua kali pada tombol “take picture”. Hasilnya, yang berupa teks, akan dibacakan oleh screen reader bawaan Prizmo, atau dapat juga dibaca oleh VoiceOver, yaitu screen reader bawaan iPhone.

    Labels:

    :)

    Anda ingin mencari artikel lain? Silakan isi formulir pencarian di bawah ini. :)
    Google

    05 June 2016

    Konsep Impairment dan Disability Menurut ICF


    Oleh Didi Tarsidi

    Dalam International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH – WHO, 1980), Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan istilah “impairment”, “disability” dan “handicap”; tetapi dalam International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), WHO (2001) istilah handicap itu dihilangkan dan konsepnya diintegrasikan ke dalam konsep disability.

    Apa Itu Impairment?
    Dalam ICF (WHO, 2001) “impairment” didefinisikan sebagai “problems in body function and structure such as significant deviation or loss”.
    Itu artinya impairment adalah masalah yang terjadi pada fungsi dan struktur tubuh. Masalah tersebut dapat diakibatkan karena kehilangan suatu organ tubuh atau karena adanya penyimpangan yang signifikan dalam struktur dan/atau fungsinya. ICF menjelaskan bahwa fungsi tubuh adalah fungsi fisiologis pada system tubuh (termasuk fungsi psikologis); sedangkan yang dimaksud dengan struktur tubuh adalah bagian-bagian anatomi tubuh seperti organ-organ tubuh, anggota badan dan komponen-komponennya.
    Sebagai contoh, seseorang dapat dikatakan sebagai menyandang “visual impairment” apabila dia kehilangan bola matanya atau terdapat penyimpangan yang signifikan dalam struktur dan fungsi matanya.
    Lalu, apa padanan istilah impairment itu dalam bahasa Indonesia? Menurut pendapat saya, yang paling mendekati adalah “ketunaan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ketunaan sebagai luka, kerusakan, kekurangan atau kehilangan.
    Oleh karenanya, sebagai contoh, cukup tepat apabila kita menerjemahkan istilah “visual impairment” dengan “ketunanetraan”, atau “visually impaired” dengan “tunanetra”.

    Apa Itu Disability?
    ICF (WHO, 2001), menyatakan bahwa “Disability is the umbrella term for any or all of: an impairment of body structure or function, a limitation in activities, or a restriction in participation”.
    Ini berarti bahwa seseorang dikatakan menyandang “disability” apabila dia mengalami salah satu atau semua hal berikut: ketunaan (impairment), keterbatasan dalam aktivitas, dan hambatan partisipasi dalam kegiatan kehidupan di masyarakat.

    Apa padanan istilah “disability” itu dalam bahasa Indonesia? Diskusi yang telah dilaksanakan dalam berbagai forum ilmiah tidak berhasil menemukan istilah Indonesia yang sepadan artinya dengan disability sehingga akhirnya diputuskan untuk menyerap istilah bahasa Inggris ini dengan didasarkan pada kaidah pembentukan istilah serapan dalam bahasa Indonesia menjadi “disabilitas”. Istilah “disabilitas” ini telah diadopsi dalam Undang-undang RI nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
    Kelompok tertentu memang lebih menyukai istilah “difabel” yang diserap dari akronim “diffable” (differently able) yang pertama kali dilontarkan oleh seseorang dari Thailand dalam the Asian Conference on Blindness di Singapura pada tahun 1981. Menurut saya, akronim tersebut tidak tepat secara konsep maupun secara linguistic.

    Keterbatasan dalam aktivitas dan hambatan partisipasi dalam kegiatan kehidupan di masyarakat yang dialami oleh para penyandang disabilitas sangat ditentukan oleh factor lingkungan. Factor lingkungan itu terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan social dan sikap masyarakat tempat individu tinggal dan melaksanakan kegiatan kehidupannya. Sikap yang positif dan suportif serta lingkungan fisik yang aksesibel dapat mengurangi kadar disabilitas seseorang atau bahkan menghilangkannya.

    Menurut konsep ICF, disabilitas seseorang itu merupakan interaksi yang dinamis antara ketunaan dan factor lingkungan. Interaksi tersebut dapat memfasilitasi ataupun menghambat keberfungsiannya di masyarakat.
    Berdasarkan konsep di atas, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD, Resolusi PBB nomor 61/106 tahun 2006), menegaskan bahwa "disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others". Semakin positif interaksi tersebut, maka akan semakin rendah tingkat disabilitas itu.

    Sebagai contoh, orang yang kehilangan fungsi kakinya (tunadaksa) akan mengalami keterbatasan dalam melakukan mobilitas dan akibatnya dapat terhambat dalam berpartisipasi dalam banyak kegiatan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Akan tetapi, apabila lingkungan sosialnya bersikap positif dan suportif sehingga mereka terdorong untuk menyediakan kursi roda dan menciptakan lingkungan fisiknya lebih aksesibel dengan menyediakan ramp atau lift demi membantu individu tersebut memenuhi hak-haknya untuk melakukan mobilitas dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat, maka kadar disabilitasnya itu akan sangat berkurang.
    Contoh di atas menunjukkan bahwa disabilitas itu tidak hanya ditentukan oleh ketunaannya melainkan juga ditentukan oleh factor lingkungan. Dengan kata lain, lingkungan sejauh tertentu bertanggung jawab atas terjadinya disabilitas. Konsep disabilitas seperti ini dikenal dengan konsep yang didasarkan atas “social model of disability”. Untuk informasi lebih lanjut mengenai model-model disabilitas, silakan kunjungi tautan berikut: http://d-tarsidi.blogspot.co.id/2011/09/model-model-disabilitas-medical-model.html
    Apakah ketunaan selalu mengakibatkan disabilitas?
    Itu tergantung pada dua factor: factor tingkat keparahan ketunaan dan factor interaksi dengan lingkungan. Misalnya, seorang gadis yang mempunyai noda bekas cedera pada pipinya seharusnya tidak mengalami disabilitas. Akan tetapi, apabila lingkungan sosialnya selalu memperhatikan noda itu dengan pandangan mencemooh dan berlaku diskriminatif terhadapnya sehingga sang gadis dihambat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di masyarakat, maka lingkungannya telah membuatnya menjadi seorang penyandang disabilitas.

    Apakah ketunaan dapat disembuhkan?
    Ketunaan adalah kondisi, bukan penyakit. Seseorang yang sangat terganggu penglihatannya karena suatu penyakit mata dan masih dalam perawatan medis, dia tidak dapat dikatakan tunanetra, dia hanya sedang sakit mata. Dia baru dapat dikatakan sebagai seorang tunanetra ketika dokter mata menyatakan bahwa tidak ada lagi perlakuan medis yang dapat dilakukan untuk memulihkan penglihatannya. (Satu definisi menentukan bahwa seseorang dapat dikatakan tunanetra apabila setelah mendapat koreksi, mata terbaiknya hanya memiliki visus 20/200 (feet) atau kurang, dan lapang pandangnya (visual field) tidak lebih dari 20 derajat.

    Apakah istilah “anak berkebutuhan khusus” (ABK) menggantikan istilah “anak penyandang disabilitas” atau “penyandang ketunaan”?
    Anak penyandang ketunaan memang dapat dikatakan sebagai ABK, tetapi patut diingat bahwa kebutuhan khusus tidak selalu diakibatkan oleh ketunaan. Kebutuhan khusus dapat diakibatkan oleh factor-faktor lain seperti factor ekonomi, factor social, keadaan sakit, bahkan juga karena keberbakatan (giftedness) dll.

    Dokumen ICF selengkapnya dapat diunduh dari tautan berikut: http://psychiatr.ru/download/1313?view=name=CF_18.pdf

    Labels:

    :)

    Anda ingin mencari artikel lain? Silakan isi formulir pencarian di bawah ini. :)
    Google
  • Kembali ke DAFTAR ISI